Lika-liku Reformasi Pajak

Dalam konteks pengawasan dan kepatuhan, Coretax memang dapat menjadi alat untuk memperkuat, terutama melalui pendekatan berbasis risiko dan pemanfaatan big data perpajakan.

Meski demikian, sistem digital tidak akan efektif tanpa penegakan hukum yang konsisten dan berani. Jika sanksi tidak tegas, termasuk terhadap pelanggaran internal, digitalisasi justru berpotensi melanggengkan praktik lama dengan kemasan baru.

Rizal mengatakan dalam reformasi pajak, pentingnya memperkuat integrasi dan validasi data lintas lembaga, membenahi tata kelola internal DJP agar lebih transparan dan akuntabel, serta memastikan penegakan hukum berjalan kredibel apabila ada yang terbukti melakukan praktik kotor.

"Tanpa tiga prasyarat tersebut, Coretax berisiko hanya menjadi proyek teknologi informasi, bukan instrumen reformasi pajak yang benar-benar meningkatkan penerimaan dan kepercayaan publik," pungkasnya.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan reformasi pajak tidak bisa hanya dilakukan dari dalam internal DJP saja, tetapi dari pihak luar harus ikut membantu juga dengan tidak memberikan peluang kepada pegawai pajak melakukan penyimpangan.

"Biasanya dalam case seperti ini ada dua oknum. Oknum internal pajak, oknum wajib pajak, kadang-kadang di tengah-tengahnya ada oknum konsultan pajak," kata Bimo.

Bimo menambahkan DJP terus berupaya melakukan perbaikan untuk menutup celah penyelewengan melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Bareskrim Polri.

"Kami akan terus berbenah untuk meningkatkan internal kontrol, tetapi pada sisi lain juga, kami minta masyarakat turut mendukung untuk tidak menoleransi praktik-praktik penyuapan, gratifikasi, pemerasaan, dan lain-lain," pungkasnya.

Reporter: Addin Anugrah Siwi, Zhulfakar, Akmalal Hamdhi, Bambang Ismoyo, Erfan Ma'ruf.