Arah Baru Penghematan Energi

Saat ini, banyak dealer kendaraan merek Jepang di Indonesia terpaksa tutup karena kalah bersaing dengan mobil merek China yang mulai mendominasi segmen pasar kendaraan listrik. Permintaan electric vehicle (EV) di dalam negeri masih tinggi.

Menurut Agus, pemerintah sedang menggencarkan penggunaan kendaraan listrik sebagai bentuk antisipasi dampak dari konflik di Timur Tengah yang membuat harga minyak dunia semakin mahal, sehingga perlu segera menghilangkan ketergantungan pada BBM.

"Saya kira itu produsen-produsen Jepang juga harus bisa melihat kita akan shifting ke situ (EV), dan ini arahan langsung dari Bapak Presiden agar kita bisa segera full kepada EV, baik itu motor maupun mobil, termasuk truk, bus juga, sehingga produsen-produsen mobil Jepang harus bisa menyesuaikan," ujar politisi Partai Golkar itu.

Insentif Kendaraan Listrik

Pemerintah sedang mengkaji pemberian insentif baru untuk mobil maupun motor listrik. Pembahasan masih berlangsung antara otoritas dan pelaku industri.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah berdiskusi dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pada Kamis (9/4/2026). Dia juga akan berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

“Saya masih akan bicarakan dengan menperin, kira-kira akan ada insentif untuk motor listrik yang baru,” ujar Purbaya.

Ia menegaskan yang sedang dibahas saat ini ialah rencana pemberian insentif baru. Pemerintah ingin memastikan insentif yang nanti diberikan benar-benar sesuai kebutuhan industri dan efektif mendorong adopsi kendaraan listrik. Karena itu, pembahasannya tidak hanya dilihat dari sisi fiskal, juga dari dampak terhadap industri otomotif nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sedang menyiapkan langkah bertahap untuk melakukan konversi kendaraan bermotor berbahan bakar bensin ke listrik. Menurutnya, saat ini ada 120 juta motor di dalam negeri yang menggunakan bensin.

“Kita akan mencoba bertahap untuk melakukan konversi ke motor listrik,” ujar Bahlil.

Program konversi motor sebenarnya telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Setiap tahun, sekitar 200.000 sepeda motor telah dikonversi dari berbahan bakar bensin menjadi listrik. Ke depan, program tersebut diharapkan dapat makin dipercepat, seiring dengan perkembangan teknologi yang membuat biaya konversi semakin terjangkau.

Pemerintah juga sedang memformulasikan berbagai skema dukungan agar masyarakat dapat lebih mudah melakukan konversi kendaraan. Skema tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, sekaligus mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik di Tanah Air.

Pengamat transportasi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai transformasi transportasi publik berbasis listrik mendesak dilakukan sebagai langkah strategis menghadapi krisis energi serta mendorong kemandirian energi secara nasional.

"Perlu adanya langkah-langkah krusial yang perlu diambil pemerintah Indonesia, pertama percepatan migrasi ke transportasi umum berbasis listrik," katanya. 

Ia menegaskan langkah transformasi harus bersifat strategis dan berkelanjutan guna mengurangi ketergantungan terhadap BBM dalam sektor transportasi. Menurutnya, dominasi konsumsi energi pada sektor transportasi, khususnya kendaraan pribadi, menjadi tantangan utama yang harus diatasi melalui kebijakan yang mendorong peralihan ke transportasi publik secara masif.

Djoko menilai penggantian armada transportasi publik dengan bus listrik secara bertahap dan masif perlu dilakukan untuk mempercepat proses elektrifikasi sekaligus mendukung target pengurangan emisi nasional.

Akademisi program studi teknik sipil Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang ini juga menekankan pentingnya integrasi antarmoda transportasi, seperti KRL, MRT, LRT, dan layanan pengumpan, agar konektivitas semakin baik dan masyarakat terdorong meninggalkan kendaraan pribadi.

Selain itu, reformasi subsidi energi dinilai mendesak karena selama ini subsidi BBM dinilai lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas yang menggunakan kendaraan pribadi setiap hari.

Djoko juga mendorong digitalisasi penyaluran subsidi melalui sistem berbasis data agar distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan benar-benar digunakan oleh angkutan umum serta sektor logistik nasional.

Ia juga mengusulkan relokasi sebagian anggaran subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur pendukung kendaraan listrik, seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), jalur sepeda, serta fasilitas pejalan kaki yang aman.

Menurut Djoko, perlu adanya insentif lebih besar bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik, terutama sepeda motor yang memiliki populasi dan konsumsi energi tinggi. Namun, penerapan insentif harus disesuaikan dengan kondisi wilayah, termasuk memprioritaskan daerah tertentu, seperti kawasan tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (T3P) yang membutuhkan solusi transportasi efisien.