RI Diminta Tiru Malaysia Soal Penyaluran Subsidi BBM

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia dinilai perlu memperbaiki sistem subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar lebih tepat sasaran, dengan mengombinasikan pendekatan harga terjangkau dan pengaturan kuota konsumsi.

Pengamat energi Sofyano Zakaria mengatakan langkah tersebut penting untuk mencegah pemborosan serta meningkatkan efisiensi anggaran negara.

“Kalau tidak berani berubah, kita akan terus membakar uang negara tanpa hasil yang adil,” ujar Sofyano dalam keterangan tertulisnya.

Menurut dia, perbedaan utama antara sistem subsidi BBM di Malaysia dan Indonesia terletak pada keberanian dalam menata distribusi agar lebih tepat sasaran.

Ia menjelaskan Malaysia telah menerapkan sistem subsidi berbasis kuota dan identitas individu, sehingga distribusi lebih terkontrol.

“Malaysia tidak hanya menjual BBM murah, tetapi juga mengatur siapa yang berhak dan berapa banyak yang boleh dikonsumsi. Ini langkah yang rasional,” ujarnya.

Di Malaysia, subsidi BBM seperti RON95 diberikan dengan kuota sekitar 200 liter per bulan per individu. Jika konsumsi melebihi batas tersebut, masyarakat harus membeli dengan harga pasar.

Skema tersebut dinilai mampu menekan pemborosan sekaligus memastikan subsidi dinikmati oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Sementara itu, Indonesia dinilai masih mengandalkan kebijakan harga murah, tetapi belum diimbangi dengan pengendalian distribusi yang kuat.

“Indonesia masih ragu untuk menaikkan harga atau membatasi konsumsi, sehingga subsidi justru dinikmati kelompok yang tidak berhak, termasuk pemilik kendaraan besar dan industri,” kata Sofyano.

Ia menambahkan, harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar memang relatif terjangkau. Namun, tanpa pembatasan konsumsi yang tegas, kebijakan tersebut menjadi tidak efisien dan membebani APBN.

“Ini bukan soal murah atau mahal, tetapi soal tepat sasaran,” tegasnya.