Kebijakan Kondusif Dukung Pengembangan Sektor Pariwisata, Perikanan dan Sawit

Jakarta, Beritasatu.com - Sektor pariwisata memiliki tiga tantangan utama, yakni butuh investasi jangka panjang dan sangat tergantung sektor lainnya, dipengaruhi kebijakan lain, dan dipengaruhi ketidakpastian.

Hal ini disampaikan CSO of Plataran Indonesia Anandita Makes Adoe pada Special Session bertajuk Indonesia’s Potensial Growth Sectors dalam acara BNI Investor Daily Summit 2023 yang digelar di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Menurut Anin, sektor pariwisata yang mendapat dukungan infrastruktur akan lebih maju ketimbang yang tidak.

"Kebijakan perpajakan, perizinan, dan regulasi lainnya bisa mempengaruhi sektor tersebut, dan ketidakpastian seperti pandemi Covid-19 membuat pariwisata menjadi sektor pertama yang terdampak karena mandeknya turis asing," tambahnya.

Demi mengatasi tantangan itu, dukungan kebijakan pemerintah sebagai akselerator dan fasilitator untuk sektor pariwisata sangat penting, apalagi saat terjadi kondisi ketidakpastian. Dari pengalaman sebelumnya, sebelum pandemi, kontribusi pariwisata ke PDB bisa 5 persen, tapi pada 2020 hanya sekitar 2 persen.

Di sisi lain, perlu didorong kolaborasi, sinergi, dan harmoni antarpemangku kepentingan pariwisata terkait, misalnya eFishery menjadi penyuplai perikanan ke Plataran atau sebaliknya.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyatakan, dalam pengembangan sektor sawit, Indonesia harus belajar dari sektor gula. Dulu, Indonesia eksportir terbesar gula dunia, namun saat ini justru impor. Pengembangan sektor sawit nasional saat ini butuh kebijakan yang lebih kondusif dan menghindari tumpang tindih regulasi.

"Saat ini, sektor sawit ditangani oleh 30 kementerian/lembaga. Ke depan, mengapa tidak dibuat simpel, yang mengurusi sawit jangan banyak-banyak, contoh negara tetangga, ada satu badan yang power full," tutur Eddy.

Kampanye negatif sawit di luar negeri juga perlu dicarikan solusinya, contoh kebijakan Uni Eropa yang diskriminatif melalui EUDR.

Senior Vice President of Fish Business eFishery Junandar Panggabean menambahkan, sektor perikanan butuh sinergi apik antarpemangku kepentingan, terutama untuk membantu para pembudi daya meningkatkan kemampuannya dalam meningkatkan produksi, memacu kualitas, dan mengakses pendanaan.

"Bagaimana membantu pembudi daya bisa menaikkan produksinya agar jumlahnya tidak segitu-gitu saja, misalnya dengan menambah luas lahan. Nah, eFishery yang memiliki kemampuan asesmen dan memonitor, membantu mereka untuk bisa mengakses finansial. Ini bisa melalui kemitraan dengan bank atau perusahaan peer-to-peer lending tentunya yang berizin pemerintah (OJK)," jelas dia.