Mampu Redam Inflasi, Raskin Justru Ditiru Eropa

Jakarta - Beras miskin (raskin) sebagai jaring pengaman sosial (JPS) selama ini dinilai efektif untuk dapat meredam laju inflasi. Keberhasilan raskin dalam menyumbang angka deflasi membuat banyak negara Eropa berniat untuk meniru sistem ini. Sayangnya, Indonesia justru berniat untuk menghapuskan program ini dalam waktu dekat.

Pakar Pangan IPB Koekoeh Santoso mengungkapkan peningkatan jumlah raskin memiliki korelasi positif penurunan harga jual beras. Hasil ini menurutnya diperoleh dari penelitian IPB tentang pengaruh Raskin terhadap indeks yang diterima dan dibayarkan petani, serta pengaruh beras terhadap inflasi di Jawa Barat.

"Berdasarkan hasil estimasi menggunakan regresi berganda, keberadaan raskin berpengaruh signifikan terhadap penurunan harga beras yaitu peningkatan jumlah raskin sebesar 1% akan menurunkan harga beras sebesar 0,02%," ujarnya saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Stop Liberalisasi Beras di Jakarta, Senin (15/12).

Sebaliknya, ketiadaan raskin sebesar 1% akan berpengaruh pada kenaikan harga beras sebesar 0,02%. Maka ia mengatakan tidak heran jika raskin dihapuskan sepenuhnya banyak pihak yang memprediksi timbulnya gejolak harga beras yang berimbas pada inflasi.

Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi pun tak habis pikir akan rencana pemerintah mengahapus raskin. Ketika mendatangi Perancis dan Belgia, ia menyaksikan bagaimana pemerintah negara yang berada di kawsan Eropa dan Amerika justru tengah mengkaji mekanisme program raskin di Indonesia.

Ke depan mereka berniat untuk menerapkan program ini di negaranya masing-masing. Program ini dipandang ampuh mengentaskan gejolak ketahanan pangan yang sedang terjadi di kawasan Eropa dan Amerika.

"Di Eropa Barat, 16 juta orang kelaparan. Di Amerika juga sedang dikaji tentang efektifitas stamp food semacam e-money. Mereka melihat Raskin lebih efektif dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Mereka mengakui Stamp food ternyata kurang efektif," ungkap mantan wakil menteri perdagangan ini.

Wacana penghapusan raskin pertama kali bergulir dari ucapan Menteri BUMN Rini Soemarno. Sebenarnya pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) Sejak 2003, telah membentuk program raskin. Adapun jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima raskin hingga tahun ini telah mencapai 15.530.897 rumah tangga.