ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Rupiah di Kisaran Rp 16.500-Rp 16.900 dalam Asumsi RAPBN 2026

Kamis, 24 Juli 2025 | 19:11 WIB
AS
AD
Penulis: Addin Anugrah Siwi | Editor: AD
Ilustrasi rupiah.
Ilustrasi rupiah. (Pexels/Ahsanjaya)

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah dan DPR resmi menyepakati hasil pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2026, yang telah dibahas oleh pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Dalam kesepakatan tersebut, target pertumbuhan ekonomi ditetapkan pada kisaran 5,2% hingga 5,8%, dengan mempertimbangkan tantangan global seperti dampak tarif dagang Amerika Serikat (AS), volatilitas pasar, dan dinamika harga komoditas.

Kesepakatan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 pada Kamis (24/7/2025), yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir. Dari pemerintah, hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

ADVERTISEMENT

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menegaskan, proyeksi ekonomi dan postur fiskal dalam RAPBN 2026 telah memperhitungkan risiko-risiko eksternal utama.

"Apa-apa saja yang terutama berdampak cukup signifikan ya pasti sudah kita consider dan masuk dalam skenario-skenario. Jadi sudah kita masukkan," kata Febrio usai rapat paripurna di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menetapkan sasaran inflasi di kisaran 1,5% hingga 3,5%, nilai tukar rupiah antara Rp 16.500 hingga Rp 16.900 per dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun di level 6,6%–7,2%.

Adapun target tingkat kemiskinan kisaran 6,5-7,5% dan tingkat kemiskinan ekstrem pada kisaran 0-0,5%. Tingkat Pengangguran terbuka pada rentang 4,44-4,96%. Indeks modal manusia 0,57. Indeks kesejahteraan petani 0,7731. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal 37,95%. Harga minyak mentah Indonesia diasumsikan di kisaran US$ 60-US$ 80 per barel.

Dari sisi fiskal, pendapatan negara disepakati berada dalam rentang 11,71% hingga 12,31% terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara belanja negara dipatok di kisaran 14,19% hingga 14,83% dari PDB. Defisit anggaran tetap dijaga pada level 2,48%–2,53%.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Jazilul Fawaid menyebut RAPBN 2026 telah melalui pembahasan intensif oleh empat panitia kerja (Panja) sejak awal Juli. Hasil pembahasan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2025.

"Pada rapat kerja tanggal 22 Juli 2025, seluruh laporan panja tersebut telah disampaikan dan disepakati sebagai hasil pembahasan Badan Anggaran dengan pemerintah dan Bank Indonesia," ujar Jazilul saat pidato Sidang Rapat Paripurna DPR ke-25, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Asumsi Makro Ekonomi 2026
Pertumbuhan Ekonomi 5,2%-5,8%
Inflasi 1,5-3,5%
Kurs Rp 16.500-Rp 16.900 per dola AS
Tingkat Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun 6,6-7,2%
Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) US$60-US$ 80 per barel,
Lifting minyak bumi 605-620 ribu barel per hari
Lifting gas bumi 953.000-1.017 juta barel per hari
Tingkat Kemiskinan 6,5-7,5%
Kemiskinan Ekstrem 0-0,5%
Indeks Rasio gini 0,377-0,380
Tingkat Pengangguran Terbuka 4,44-4,96%
Indeks modal manusia 0,57
Indeks Kesejahteraan Petani 0,7731
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal 37,95%

Postur Fiskal 2026
Pendapatan negara 11,71%-12,31%
Perpajakan 10,08%-10,54%
PNBP 1,63%-1,76%
Hibah 0,002%-0,003%
Belanja Negara 14,19%-14,83%
Belanja Pemerintah Pusat 11,41%-11,94%
Transfer ke daerah 2,78%-2,89%

Keseimbangan Primer (0,18%)-(0,22%)
Defisit (2,48%)-(2,53%)
Pembiayaan 2,48%-2,53%

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

Dana Daerah Dipotong Rp 227 T, Menkeu Purbaya: Banyak yang Korup!

Dana Daerah Dipotong Rp 227 T, Menkeu Purbaya: Banyak yang Korup!

EKONOMI
Pengusaha Harap Patroli Menkeu Purbaya Dorong Belanja Produktif

Pengusaha Harap Patroli Menkeu Purbaya Dorong Belanja Produktif

EKONOMI
Menkeu Purbaya Rajin Patroli Anggaran, Ada Dampaknya?

Menkeu Purbaya Rajin Patroli Anggaran, Ada Dampaknya?

EKONOMI
Takut Tersandung Masalah Hukum Jadi Alasan Belanja Negara Rendah

Takut Tersandung Masalah Hukum Jadi Alasan Belanja Negara Rendah

EKONOMI
Masih Banyak Program yang Bebani Fiskal, Purbaya Diminta Tegas

Masih Banyak Program yang Bebani Fiskal, Purbaya Diminta Tegas

EKONOMI
Panglima TNI Dukung Anggaran Alutsista Triliunan demi Keamanan RI

Panglima TNI Dukung Anggaran Alutsista Triliunan demi Keamanan RI

NASIONAL

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon