10 Kementerian dan Lembaga dengan Anggaran Jumbo pada RAPBN 2026

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah mengusulkan anggaran belanja untuk kementerian dan lembaga (k/l) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2026) sebesar Rp 1.498,25 triliun.

Dana besar ini dialokasikan untuk 102 kementerian dan lembaga, dengan 10 di antaranya menerima porsi anggaran paling jumbo. Struktur pengeluaran ini menunjukkan prioritas pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, menjaga stabilitas keamanan, serta meningkatkan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur.

Di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan pembangunan nasional, komposisi anggaran dalam RAPBN 2026 memperlihatkan strategi pemerintah yang menyeimbangkan sektor keamanan, pembangunan fisik, dan investasi pada sumber daya manusia.

Dihimpun dari berbagai sumber, berikut daftar 10 kementerian dan lembaga dengan anggaran terbesar pada RAPBN 2026.

Kementerian dan Lembaga dengan Anggaran Jumbo

1. Badan Gizi Nasional (Rp 268 triliun)

Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi penerima anggaran terbesar pada RAPBN 2026 dengan alokasi Rp 268 triliun. Jumlah ini melesat dibandingkan outlook 2025 yang diperkirakan sekitar Rp 116 triliun, atau meningkat lebih dari 129%.

Kenaikan besar tersebut didorong oleh penguatan program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional.

Program MBG pada 2026 menargetkan 82,9 juta penerima manfaat, dengan anggaran keseluruhan mencapai Rp 335 triliun tahun depan.

Dana tersebut digunakan untuk pengadaan bahan pangan bergizi lokal, operasional dapur komunitas, distribusi makanan harian, edukasi hidup sehat, hingga pengembangan sistem pelaporan digital dan pengawasan berlapis.

2. Kementerian Pertahanan (Rp 185 triliun)

Di posisi kedua, Kementerian Pertahanan memperoleh usulan anggaran sebesar Rp 185 triliun. Meski masih sangat besar, alokasi ini menurun sekitar 25% dari outlook 2025 yang mencapai Rp 247,52 triliun.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk modernisasi alutsista, peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, pelatihan sumber daya pertahanan, penguatan industri pertahanan, riset, hingga pengembangan perguruan tinggi pertahanan.

3. Kepolisian Republik Indonesia (Rp 145,65 triliun)

Posisi ketiga ditempati Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan usulan anggaran Rp 145,65 triliun, naik sekitar 5% dibanding outlook 2025 yang sebesar Rp 138,54 triliun.

Alokasi ini ditujukan untuk memperkuat profesionalisme SDM Polri, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, modernisasi alat material khusus dan sarana prasarana, pemeliharaan keamanan masyarakat, serta dukungan manajemen kepolisian.

4. Kementerian Pekerjaan Umum (Rp 118,5 triliun)

Di posisi keempat, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperoleh anggaran Rp 118,5 triliun, meningkat signifikan dari outlook 2025 sebesar Rp 85,73 triliun.

Kenaikan ini diharapkan mempercepat penyelesaian berbagai proyek infrastruktur strategis, terutama yang sempat mengalami perlambatan akibat efisiensi tahun sebelumnya.

5. Kementerian Kesehatan (Rp 114 triliun)

Berada di urutan kelima, Kementerian Kesehatan menerima alokasi Rp 114 triliun, naik dari outlook 2025 yang mencapai Rp 86,08 triliun.

Dana ini digunakan untuk memperkuat layanan kesehatan nasional, penyediaan fasilitas kesehatan, peningkatan ketahanan sistem kesehatan, serta mendukung reformasi kesehatan berkelanjutan.

6. Kementerian Agama (Rp 88,77 triliun)

Di posisi keenam ada Kementerian Agama, dengan total anggaran Rp 88,77 triliun. Jumlah ini meningkat dari outlook 2025 sebesar Rp 69,83 triliun.

Fokus penggunaan dana meliputi layanan keagamaan, pendidikan keagamaan, serta penguatan moderasi beragama di seluruh wilayah.

7. Kementerian Sosial (Rp 84,44 triliun)

Selanjutnya, Kementerian Sosial memperoleh alokasi Rp 84,44 triliun, naik dari outlook 2025 yang berada di kisaran Rp 79,59 triliun.

Anggaran ini dialokasikan untuk program bantuan sosial, peningkatan perlindungan masyarakat rentan, serta penguatan sistem kesejahteraan sosial nasional.

8. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Rp 61 triliun)

Pada urutan kedelapan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mendapatkan anggaran Rp 61 triliun, meningkat dari outlook 2025 sebesar Rp 52,92 triliun.

Alokasi ini diarahkan untuk penguatan kualitas pendidikan tinggi, riset dan inovasi, serta pengembangan teknologi nasional.

9. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Rp 55 triliun)

Berikutnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperoleh anggaran Rp 55 triliun, naik dari outlook 2025 yang berada di angka Rp 47,02 triliun.

Dana ini digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah, pemerataan sekolah, hingga penyediaan sarana pendukung pembelajaran.

10. Kementerian Keuangan (Rp 52 triliun)

Di posisi kesepuluh, Kementerian Keuangan mendapatkan alokasi Rp 52 triliun, turun dari outlook 2025 yang sebelumnya mencapai Rp 71,46 triliun.

Meskipun turun, kementerian ini tetap memegang peran penting dalam pengelolaan fiskal, kebijakan perpajakan, dan penguatan stabilitas keuangan negara.

Komposisi anggaran dalam RAPBN 2026 menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang menitikberatkan pada ketahanan pangan, stabilitas keamanan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan dasar.