BEI dan SRO Temui MSCI Bahas Metodologi Free Float Saham RI

Jakarta, Beritasatu.com - Manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Self Regulatory Organization (SRO) melakukan pertemuan dengan pimpinan penyedia indeks global MSCI di New York, Amerika Serikat. Pertemuan tersebut membahas rencana penyesuaian metodologi penghitungan free float saham emiten Indonesia.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan, pertemuan itu dihadiri Direktur Utama BEI Iman Rachman bersama jajaran direksi SRO. Agenda utama pertemuan adalah menyampaikan pandangan dan masukan dari pelaku pasar domestik terkait wacana perubahan metodologi free float yang tengah dikaji MSCI.

“Diskusinya cukup konstruktif. Namun kami tetap menghormati independensi MSCI sebagai penyedia indeks. Kita lihat bersama bagaimana perkembangan selanjutnya,” ujar Jeffrey kepada wartawan di gedung BEI, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Dalam forum tersebut, SRO menyampaikan dua hal utama. Pertama, harapan agar penerapan metodologi baru penghitungan free float dilakukan secara universal dan tidak bersifat diskriminatif terhadap pasar tertentu, termasuk Indonesia.

Kedua, SRO membuka ruang diskusi terkait kekhawatiran MSCI mengenai kualitas dan cakupan data free float saham emiten Indonesia. Jeffrey menegaskan bahwa standar free float di pasar modal Indonesia justru tergolong lebih ketat dibandingkan sejumlah bursa global.

“Di Indonesia, kepemilikan saham di atas 5% oleh satu pihak sudah tidak dihitung sebagai free float. Ini lebih ketat dibandingkan banyak bursa lain,” jelas Jeffrey.

Ia menambahkan, ketentuan serupa hanya diterapkan di beberapa bursa, seperti London Stock Exchange dan Stock Exchange of Thailand (SET).

Sebaliknya, sejumlah bursa di kawasan Asia masih menggunakan ambang batas kepemilikan di atas 10% sebagai non-free float. “Malaysia, Filipina, dan Jepang relatif lebih longgar,” ujarnya.

Sebagai latar belakang, pada akhir Oktober 2025 MSCI membuka konsultasi publik kepada pelaku pasar terkait rencana penggunaan data kepemilikan saham dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai referensi tambahan dalam perhitungan free float saham emiten Indonesia.

Selama ini, emiten di Indonesia hanya diwajibkan melaporkan daftar pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5% kepada BEI. Sementara itu, data KSEI menyajikan klasifikasi kepemilikan saham berdasarkan kategori investor, sehingga memberikan gambaran lebih rinci atas kepemilikan saham di bawah 5%.

Dalam proposalnya, MSCI mengusulkan agar estimasi free float ditentukan berdasarkan nilai terendah dari beberapa pendekatan, yakni penghitungan berdasarkan keterbukaan informasi emiten sesuai metodologi MSCI, estimasi berbasis data KSEI dengan pengelompokan saham script dan kepemilikan korporasi serta kategori lain-lain sebagai non-free float, atau estimasi berdasarkan data KSEI tanpa memasukkan kategori lain-lain sebagai non-free float.

Hingga kini, wacana tersebut belum diberlakukan. MSCI masih membuka masa konsultasi publik hingga 31 Desember 2025. Keputusan akhir beserta hasil konsultasi direncanakan diumumkan sebelum 30 Januari 2026. Jika disetujui, metodologi baru tersebut akan diimplementasikan pada proses peninjauan ulang indeks (index rebalancing) Mei 2026.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi menyatakan bahwa langkah komunikasi dengan MSCI dilakukan untuk memastikan kondisi dan kebijakan pasar modal Indonesia dapat dipahami secara komprehensif seiring penyesuaian konstituen indeks oleh penyedia indeks global.

“OJK bersama BEI dan KSEI terus melakukan komunikasi dan diskusi dengan penyedia indeks global, termasuk MSCI, terkait aspek metodologi dan dinamika pasar domestik, dengan tetap menjaga prinsip transparansi, tata kelola, dan perlindungan investor,” pungkas Inarno.