Swasembada Beras 2025, Bulog Minta Margin Fee Naik Jadi 10 Persen

Jakarta, Beritasatu.com – Perum Bulog mengusulkan penyesuaian skema margin fee penugasan menjadi sebesar 10% setelah penguatan swasembada beras nasional sepanjang 2025. Usulan ini diajukan untuk menjaga keberlanjutan operasional Bulog sekaligus memperkuat stabilisasi harga dan distribusi pangan nasional.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, margin fee penugasan Bulog selama ini masih sebesar Rp 50 per kilogram sejak 2014 dan dinilai tidak lagi sejalan dengan meningkatnya beban penugasan publik yang dijalankan perusahaan.

“Skema margin fee yang selama ini sebesar Rp 50 per kilogram sejak tahun 2014 kami usulkan untuk disesuaikan menjadi sebesar 10% dari kuantum biaya pengadaan setara beras,” ujar Rizal di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (30/12/2025).

Usulan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri sejumlah menteri, antara lain Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Rakortas itu juga membahas pemberian reward kepada Perum Bulog atas keberhasilan penyerapan hasil panen gabah dan beras petani nasional yang telah mencapai lebih dari 3 juta ton setara beras, sebagai bagian dari penguatan swasembada pangan 2025.

“Salah satu pokok pembahasan dalam Rakortas adalah usulan penyesuaian margin fee penugasan Bulog,” kata Rizal.

Menurut dia, usulan tersebut mengacu pada prinsip kesetaraan dengan skema penugasan BUMN strategis lain seperti PLN dan Pertamina, yang memperoleh margin fee sekitar 10% dalam menjalankan penugasan pemerintah.

Jika disetujui, margin fee tersebut akan dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja keuangan Bulog, merevitalisasi aset, memperbarui infrastruktur pascapanen, serta memperkuat sistem logistik pangan nasional guna mendukung Asta Cita Presiden RI.

“Dengan penyesuaian margin fee, diharapkan neraca keuangan Bulog yang selama ini negatif dapat menjadi positif, sehingga Bulog semakin optimal dalam menjalankan mandat pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, Bulog juga mengusulkan skema penjualan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan satu harga nasional dari Sabang hingga Merauke, dengan mengacu pada harga di zona termurah saat ini. Langkah ini ditujukan untuk menciptakan keadilan harga dan menekan disparitas antarwilayah.

Perum Bulog menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, melindungi petani, serta memastikan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik.