Momen Dasco Tinggikan Suara Cecar Menkeu Purbaya

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sempat meninggikan suara saat mencecar Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait pencairan dana penanganan banjir di Sumatera.

Peristiwa itu terjadi dalam rapat koordinasi antara pimpinan DPR dan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Awalnya, Dasco menanggapi paparan Menkeu Purbaya mengenai skema penggunaan anggaran untuk pemulihan banjir di Sumatera. Dalam penjelasannya, pemerintah mengalokasikan dana melalui transfer ke daerah (TKD), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Kementerian Pekerjaan Umum.

Namun, Dasco menyoroti adanya permintaan skema pembiayaan multiyears dari Kementerian Pekerjaan Umum yang masih memerlukan persetujuan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Kementerian PU untuk tadi saya tangkap dana tanggap darurat ada permintaan multiyears. Dan kemudian sudah disetujui oleh Bappenas, ada beberapa yang belum disetujui,” ujar Dasco.

Ia juga menyinggung usulan tagihan yang diajukan kepada BNPB. Menurut dia, alokasi dana BNPB yang sekitar Rp 4,3 triliun dinilai tidak mencukupi jika dibandingkan kebutuhan dana tanggap darurat.

“Nah tetapi kemudian diusulkan tagihan kepada BNPB. Nah sementara kalau tadi lihat di BNPB cuma dapat ada uangnya Rp 4,3 triliun, sementara di dana tanggap daruratnya ini melebihi itu kebutuhannya. Nah ini kasihan nanti,” katanya.

Dasco kemudian mengusulkan agar Menkeu Purbaya mempermudah proses pencairan dana tanggap darurat Kementerian Pekerjaan Umum untuk skema beberapa tahun.

Menanggapi hal itu, Purbaya menjelaskan anggaran penanganan banjir Sumatera disalurkan melalui tiga jalur, yakni dana darurat BNPB, TKD, serta usulan dari tim Satgas Bencana.

Meski demikian, Dasco tetap meminta agar usulan pencairan multiyears tersebut dipertimbangkan. Ia menilai prosedur yang berbelit-belit berpotensi menghambat pembangunan rumah dan infrastruktur di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Saya monitor di lapangan Kementerian PU tetap terus membangun tetapi saya enggak tahu uangnya dari mana. Nah, nanti kontraktornya kan kasihan itu,” ujarnya.

“Jadi, mungkin, menteri keuangan bisa mengambil kebijakan lain supaya dana tanggap darurat yang di Kementerian PU yang diusulkan ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian, Pak Menteri Keuangan,” tambahnya.

Perdebatan pun kembali terjadi hingga nada suara Dasco meninggi. Ia menegaskan dana tanggap darurat harus segera berjalan meskipun masih ada persetujuan yang belum rampung.

“Bappenasnya enggak setuju, tetapi kan dana tanggap daruratnya kan harus jalan. Sementara itu kan PU saya lihat di sana kan tetap kerja, kontraktornya semua siapa yang bayar?” tegas Dasco, yang membuat suasana ruangan hening.

Menkeu Purbaya kemudian berdiskusi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelum akhirnya menyatakan persetujuan atas usulan tersebut.