Airlangga: BRICS dan QRIS Tidak Dibahas dalam Negosiasi Tarif RI-AS

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah menegaskan isu keanggotaan Indonesia di BRICS, hingga sistem pembayaran digital seperti QRIS tidak menjadi perdebatan dalam negosiasi Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai penandatanganan ART oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington DC, Kamis (19/2/2026). Kesepakatan tersebut menetapkan tarif resiprokal sebesar 19% untuk sejumlah produk Indonesia yang masuk ke pasar Amerika Serikat.

Airlangga mengatakan, pembahasan ART sepenuhnya difokuskan pada kerja sama perdagangan dan investasi. Isu geopolitik maupun kebijakan di luar sektor ekonomi tidak masuk dalam agenda perundingan.

“Yang terkait dengan BRICS saya pikir ini sudah lewat lama ini sudah tidak dibahas lagi, sehingga kita tidak pernah membahas terkait dengan BRICS,” ujar Airlangga dalam konferensi pers daring, Jumat (20/2/2026).

Penegasan ini disampaikan di tengah sorotan terkait posisi Indonesia sebagai anggota BRICS. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat mengancam tarif tambahan 10% bagi negara yang dinilai mendukung kebijakan “anti-Amerika” BRICS. Namun, pemerintah memastikan isu tersebut tidak muncul dalam pembahasan ART RI-AS.

Selain BRICS, Airlangga juga meluruskan kekhawatiran terkait sistem pembayaran nasional, khususnya Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), yang sebelumnya disorot kantor perwakilan dagang Amerika Serikat, United States Trade Representative (USTR).

Dalam laporan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang terbit pada 31 Maret 2025, USTR menilai kebijakan QRIS dan GPN berpotensi menjadi hambatan nontarif. USTR menyebut perusahaan AS, termasuk bank dan penyedia jasa pembayaran, merasa tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan.

"Perusahaan pembayaran AS khawatir kebijakan baru tersebut akan membatasi akses terhadap penggunaan opsi pembayaran elektronik AS," tulis USTR dalam laporan tersebut.

Menanggapi hal itu, Airlangga menegaskan, yang dibahas bersama AS hanya aspek teknis agar sistem pembayaran kompatibel secara global.

“Terkait dengan payment system itu yang paling penting kita bahas terkait dengan sistem debitnya yang quote unquote interoperability dan international standard,” kata Airlangga.

Ia menambahkan, Indonesia telah lebih dahulu menerapkan sistem pembayaran yang interoperabel di tingkat regional. QRIS saat ini sudah digunakan lintas negara di kawasan Asia Tenggara dan terus diperluas ke mitra internasional.

“Indonesia sudah melakukan itu karena kita juga sudah digunakan di hampir lima negara ASEAN, kemudian juga Jepang, dan kita sedang bicara dengan Arab Saudi maupun UAE,” pungkasnya.