Bahlil Siapkan Rp 10,3 T untuk Terangi Seluruh Dusun di Indonesia

Bahlil menjelaskan, pembangunan jaringan listrik di wilayah terpencil sering kali tidak layak secara bisnis jika dihitung dari sisi keuntungan perusahaan. Namun, menurutnya, negara tidak boleh semata-mata menggunakan pendekatan bisnis dalam menyediakan layanan dasar bagi masyarakat.

“Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp 700 juta. Secara bisnis tentu tidak ekonomis. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberadaan listrik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mulai dari mendukung aktivitas ekonomi hingga membuka akses pendidikan dan informasi di era digital.

Menurut Bahlil, sekolah-sekolah yang belum memiliki akses listrik akan kesulitan mengikuti perkembangan teknologi dan digitalisasi pembelajaran. Karena itu, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan harus menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial.

“Saya tidak ingin apa yang saya rasakan dahulu sebagai anak yang hidup tanpa listrik masih dialami generasi berikutnya. Kita tidak pernah tahu anak-anak yang lahir di kampung tanpa listrik kelak menjadi siapa. Bisa saja mereka menjadi pemimpin bangsa di masa depan,” pungkasnya.