Menkeu: Pengendalian Neraca Pembayaran untuk Cegah Disrupsi

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan upaya pengendalian neraca pembayaran untuk mencegah terjadinya disrupsi terhadap perekonomian menyusul tekanan global.

"Kami lakukan secara konsisten untuk melakukan pengendalian agar pertumbuhan ekonomi kita pada saat lingkungan global tidak kondusif ini, tidak mengalami disrupsi yang terlalu besar," kata Sri Mulyani saat ditemui di Jakarta, Rabu (15/8).

Sri Mulyani menegaskan upaya memperbaiki neraca pembayaran yang mencakup neraca transaksi berjalan maupun neraca perdagangan dilakukan dengan mengkaji ulang proyek infrastruktur pemerintah. Langkah ini untuk menekan impor bahan baku atau bahan penolong dengan mempertimbangkan nilai strategis maupun potensi penciptaan kesempatan kerja. "Kami melihat kepada seluruh komponen impor proyek pemerintah, kemudian menggunakan komponen dalam negeri. Kami melakukan re-schedule dari proyek yang tidak memiliki dampak terhadap pertumbuhan terlalu besar," ujarnya.

Upaya lain untuk menekan defisit neraca pembayaran adalah mengurangi impor 500 jenis komoditas di sektor perdagangan maupun perindustrian, yang bisa diproduksi di dalam negeri.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemkeu Suahasil Nazara menambahkan salah satu contoh pengurangan impor bahan baku maupun bahan modal adalah impor turbin untuk pembangunan pembangkit listrik. "Kami komprehensif menyisirnya, terutama terhadap rencana pemerintah, mana pembangunan yang tidak harus segera. Misal kalau pembangkit listrik di Jawa yang sudah mempunyai pasokan listrik mencukupi, maka tidak harus sekarang, ada penundaan yang bisa mengurangi tekanan impor," ujarnya.

Langkah lainnya dari sektor energi adalah memberlakukan penerapan bahan bakar sawit atau biodiesel (B20). Selain itu, mendorong ekspor dengan penetrasi pasar baru dan mendorong peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk mendukung pembiayaan ekspor.