Pacu Dunia Pariwisata


Chairul Fikri / Markus Junianto Sihaloho / AB
Minggu, 17 November 2019 | 13:15 WIB

Jakarta, Beritsatu.com - Target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tahun ini kemungkinan besar tak tercapai. Sampai September 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hanya 12,7 juta kunjungan wisman dari target 18 juta. Duet Wishnutama-Angela Tanoesoedibjo di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan mampu menghasilkan sejumlah terobosan untuk memacu pariwisata nasional, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan penghasil utama devisa.

Selain target kunjungan wisman yang meleset, target devisa sebesar US$ 20 miliar juga kemungkinan tak tercapai. Kenyataan tersebut membuat dunia pariwisata Indonesia tertinggal dibanding negara-negara ASEAN, seperti Malaysia dan Thailand. Berdasarkan data World Tourism Organization, jumlah kunjungan wisatawan asing ke Malaysia mencapai 21,77 juta dengan total belanja US$ 25,83 miliar. Thailand, pada 2017 mencatat jumlah kunjungan wisman 62,15 juta dengan total belanja US$ 35,59 miliar.

Setelah melantik Wishnutama Kusubandio sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya peningkatan nilai belanja wisman saat berkunjung ke Indonesia. Data yang ada menunjukkan rata-rata nilai belanja setiap wisman selama berwisata mencapai US$ 1.220 atau setara Rp 15,8 juta per kunjungan. Berdasarkan hal itu, pemerintah kini lebih fokus mengembangkan lima destinasi--sebelumnya 10 Bali Baru--, yakni Danau Toba di Sumatera Utara, Kawasan Joglosemar (Yogyakarta, Solo, Semarang), Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, dan Likupang di Sulawesi Utara. Pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur pariwisata di lima destinasi tersebut.

“Untuk bisa meningkatkan angka kunjungan wisatawan, pemerintah memang terus mengebut pembangunan infrastruktur di lima destinasi super prioritas dan ditargetkan selesai pada 2020 mendatang. Selain membenahi dan menata akses ke lokasi wisata, seperti pembangunan bandara, serta sarana dan prasarana, serta memperbaiki kualitas sumber daya manusia agar mereka bisa menerima tamu dengan baik sesuai karakteristik masyarakat Indonesia yang ramah dan berbudaya,” kata Wishnutama di Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Tak hanya membenahi infrastruktur dan sumber daya manusia di lima destinasi super prioritas, mantan CEO Net TV itu juga membidik potensi meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE), karena memiliki efek berganda.

“Kita tidak hanya mengejar kuantitas wisman yang datang ke Tanah Air, juga quality tourism,” katanya.

Ke depan, pihaknya akan mempromosikan potensi pariwisata Indonesia dengan mengundang dan mempermudah perizinan pembuatan film internasional di destinasi wisata. Destinasi wisata yang dijadikan lokasi pengambilan gambar film-film internasional otomatis menjadi sarana berpromosi. Misalnya, pamor Selandia Baru meningkat lantaran film Lord of the Ring atau Singapura mencuat gara-gara film Crazy Rich Asians.

“Itu juga bisa jadi media yang bagus untuk kita berpromosi. Selain itu kita juga berupaya meminta maskapai penerbangan yang ada dan beroperasi di Indonesia untuk terbang ke destinasi yang diharapkan, karena selama ini masih sedikit pesawat yang terbang ke destinasi-destinasi di luar Jawa, khususnya wilayah timur Indonesia. Persoalan aksesibilitas ini akan terus dibenahi,” katanya.

Khusus untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata, pemerintah menetapkan target 15 juta tenaga kerja pada 2024.

“Ini jadi cara kita untuk membuat wisawatan menjadi nyaman karena hospitality atau pelayanan SDM-nya bisa diandalkan. Selain itu, kita juga akan meningkatkan kreativitas masyarakat dengan terus mengembangkan UKM dan UMKM yang nantinya bisa menyejahterakan masyarakat. Yang pasti, kita juga terus meningkatkan kualitas destinasi dengan tetap mengedepankan kearifan masyarakat dan budaya lokal pada tiap destinasi,” tegasnya.

Sebelumnya, Wishnutama menyatakan pihaknya juga fokus mengembangkan wisata berbasis alam, budaya, hingga konservasi yang berkelanjutan.

“Kelebihan bangsa kita di kultur dan kearifan lokal yang bisa menjadi daya jual kita. Saya tidak pernah berpikir untuk mengembangkan (pariwisata) ke arah agama tertentu,” katanya.

Dia menegaskan pariwisata di Indonesia terbuka untuk semua wisatawan dengan berbagai latar belakang. Pariwisata bersifat universal yang mengakomodasi segala macam kebutuhan masyarakat atau wisatawan.

Bali sebagai sebuah role model destinasi pariwisata yang mencerminkan keunikan budaya dan alam dapat direplikasikan di destinasi lain.

“Selain Bali, Toba juga juga merupakan destinasi wisata alam sekaligus budaya yang memiliki keunikan tersendiri,” katanya.

Permasalahan Kompleks
Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian kepada SP, Jumat (15/11/2019), menyatakan Indonesia memiliki permasalahan yang kompleks menyangkut pengembangan industri pariwisata. Destinasi wisata Indonesia belum menjadi top of mind wisman. Saat berpikir tentang pariwisata di Asia Tenggara, wisman biasanya langsung berpikir tentang Thailand atau mungkin Malaysia.

“Kalau Indonesia paling hanya Bali saja. Destinasi lain, seperti Danau Toba atau Labuan Bajo sama sekali belum familiar. Kalau menurut saya, potensi destinasinya banyak, hanya masalahnya agak kompleks,” katanya.

Pertama, Indonesia sampai saat ini lebih fokus memasarkan Bali, sehingga ke depan perlu memperkuat pemasaran destinasi lain agar lebih dikenal.

Kedua, kesiapan infrastruktur dan transportasi ke daerah tujuan wisata. “Ketika destinasi lain sudah dikenal, harus disertai kesiapan destinasinya. Jadi ada problem di kesiapan infrastruktur destinasi," imbuhnya.

Ketiga, kesiapan sumber daya manusia pelaku pariwisata yang menyangkut hospitality dan juga pemandu wisata bersertifikat.

“Sebagai contoh, di Samarinda hanya ada 20 pemandu bersertifikat. Lalu, bagaimana dengan penerimaan masyarakat, misalnya di Mandalika. Apakah secara sosial masyarakat bisa menerima turis dengan gaya hidup dan perilaku yang berbeda dari keseharian mereka?” tanyanya.

Kemasan
Langkah selanjutnya, kata Hetifah, adalah memberi kemasan baru yang menarik sebagai promosi wisata kepada wisman. Misalnya, promosi yang menggabungkan wisata alam yang memesona dengan budaya masyarakat yang unik. Bali sudah menjadi yang contoh bagus, yakni menampilkan tarian kecak berlatar belakang pura dan sawah yang indah.

Kemudian, pemerintah tak perlu lagi terlalu fokus pada jumlah kunjungan wisman, melainkan lebih mendorong kualitas pengeluaran (spending) wisman agar terus meningkat melalui atraksi, makanan, kerajinan, dan lain-lain.

“Jadi semua langkah akan digenjot ke sana, plus membuat event bertaraf internasional,” katanya.

Ketika disinggung tentang wisata halal yang sempat heboh, Hetifah menilai ada mispersepsi terhadap konsep tersebut. Pandangan yang muncul adalah seolah-olah destinasi wisata justru menjadi eksklusif untuk wisatawan muslim saja, padahal maksud sebenarnya adalah bagaimana memastikan setiap kebutuhan wisatawan yang beragama muslim terpenuhi. Misalnya, tersedia masjid, suplai air wudu, hingga makanan yang halal.

“Pemahaman saya, hal itu bagus saja karena kita memastikan para wisatawan muslim yang datang terpenuhi kebutuhannya, apalagi, pariwisata kita banyak digerakkan wisatawan domestik yang mayoritas muslim dan juga negeri tetangga Malaysia. Jadi jangan ada kesan wisata halal sebagai bentuk ekslusivitas. Terjemahannya sebaiknya adalah kenyamanan dan pelayanan, serta ketersediaan sarana prasarana untuk beribadah saat menjalani aktivitas wisata bisa dipastikan,” tutur politisi Partai Golkar ini.

Senada dengannya, anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira menyatakan pihaknya mendukung bantahan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama soal isu wisata halal. Menurutnya, bangsa Indonesia masih rentan dengan isu-isu identitas maupun politisasi identitas dalam berbagai aspek.

"Pariwisata itu sifatnya universal dan prakondisi untuk daya tarik wisata universal adalah hospitality yang berbasis kultural,” katanya.

Kekeliruan yang terjadi selama ini, lanjut Andreas, adalah banyak pihak yang memandang pariwisata sebagai objek. Karena tempat wisata adalah objek, maka dijadikan lahan eksploitasi industri, lahan bisnis, atau bahkan lahan politisasi kepentingan identitas seperti yang terjadi dengan isu wisata halal.

“Paradigma objek dalam pariwisata harus diubah. Pariwisata bukan sekadar objek, tetapi pariwisata juga subjek, sehingga pariwisata adalah kapital yang harus dirawat, dibuat lebih baik, sehingga akan selalu memberikan nilai lebih untuk tempat tujuan wisata maupun masyarakat yang hidup di sekitarnya,” katanya.

Dengan cara pandang pariwisata bersifat universal, perlu selalu dilakukan konservasi untuk menjaga keberlangsungan wisata dengan nilai keasliannya, baik wisata alam maupun budaya.

Berita ini telah dimuat Suara Pembaruan edisi Sabtu, 16 November 2019.



Sumber: BeritaSatu.com

Sinergi Percepat Laju Industri Wisata


Dina Fitri Anisa / Herman / AB
Minggu, 17 November 2019 | 13:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Perkembangan industri pariwisata dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan positif, meski belum sepenuhnya sesuai harapan. Meski menjadi sektor yang menjanjikan, pariwisata Indonesia juga memiliki tantangan untuk menjadi sektor unggulan. Sinergi para pemangku kepentingan diharapkan mampu mempercepat laju industri pariwisata Tanah Air.

Ketua Umum Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (Asita), Nunung Rusmiati yang dihubungi SP, Jumat (15/11/2019), mengatakan pariwisata Indonesia memiliki potensi yang besar dibandingkan negara tetangga, seperti Malaysia. Namun, saat ini Malaysia dengan penduduk tidak lebih dari 28 juta tengah melakukan persiapan matang untuk memenuhi target 30 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada 2020.

Sebaliknya, Indonesia dengan penduduk sekitar 270 juta orang, tahun ini justru melakukan revisi target kunjungan wisman dari 20 juta menjadi 18 juta.

“Kesuksesan orang kita harus contoh. Negara kita ini lebih besar dan jauh lebih cantik, dibandingkan sana. Namun kenapa mereka lebih maju satu langkah di depan? Semua karena pemerintah dan masyarakatnya sangat peduli dengan industri ini,” katanya.

Untuk menyamai, bahkan mengungguli Malaysia, Indonesia harus memiliki kebijakan dan langkah strategis untuk menciptakan destinasi wisata yang memiliki nilai tambah ekonomi, terutama bagi warga sekitar. Guna memacu pertumbuhan industri pariwisata, para pelaku industri perjalanan wisata yang tergabung dalam Asita siap mendukung pemerintah mencapai target kunjungan wisman yang lebih besar lagi.

Menurutnya, setidaknya ada dua hal yang bisa dilakukan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama untuk mempercepat laju perkembangan industri wisata Indonesia.

Pertama, melakukan promosi dengan hasil yang nyata. “Kalau berjualan atau selling ke luar negeri, jangan lagi B2B (business to business), tetapi harus B2C (business to consumer), supaya apa yang kita keluarkan (modal, Red) saat pergi ke suatu negara, ada hasilnya,” katanya.

Kedua, pemerintah hendaknya menjalin sinergi yang tepat dengan para pelaku industri yang berkompeten di bidangnya. Asita yang kini membawahkan 3.000 agen perjalanan di 34 provinsi pasti membantu pemerintah menjual potensi wisata ke mancanegara.

“Pemerintah telah memiliki 10 destinasi prioritas, silakan kasih target ke kita, karena kita yang jualan. Kita bisa menghasilkan lebih dari apa yang dikeluarkan,” terangnya.

Jalur yang Tepat
Secara terpisah, pegiat pariwisata asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Taufan Rahmadi mengatakan pengembangan industri pariwisata nasional sudah berada di jalur yang tepat. Namun, untuk mencapai tujuan sebagai sektor utama penyumbang devisa, pemerintah harus fokus dan jeli melihat peluang.

Salah satu peluang terbesar dari industri pariwisata Indonesia adalah wisata halal. Dalam mengembangkan wisata halal, paradigma utama yang perlu dipahami adalah wisata tersebut tidak bertujuan untuk mengasingkan wisatawan muslim dari kegiatan pariwisata umum atau membatasi wisatawan nonmuslim di tujuan wisata tertentu. Pengembangan wisata halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan muslim dalam melaksanakan ibadah sesuai syariat agama pada saat bepergian.

Ia mencontohkan sering kali wisatawan yang berlibur, baik muslim maupun nonmuslim, justru menghendaki sebuah pelayanan halal, seperti makanan dan restoran, hotel dengan sajadah dan arah kiblat, sampai toilet dengan fasilitas penyemprot air.

“Kita jangan mencampuradukkan wisata halal dengan agama, karena pariwisata itu sesuatu hal yang bisa dinikmati dari segala aspek, mulai dari kebudayaan, kearifan lokal, dan potensi orisinalitasnya. Wisata halal ini merupakan pilihan dari pelaku industri wisata. Tidak ada paksaan untuk menerapkan wisata halal, dan tidak bisa juga dikaitkan dengan isu Islamisasi atau Islamofobia. Kita berharap, kalau ada layanan wisata halal di suatu destinasi, itu bisa membuat nyaman wisatawan muslim,” jelasnya.

Akses
Sementara itu, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti menyatakan sektor pariwisata sebetulnya mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi sumber utama penghasil devisa nasional. Dengan kekayaan alam dan keunikan budaya, Indonesia seharusnya memiliki daya tarik yang kuat wisman.

Namun, masih banyak persoalan yang harus dibenahi agar Indonesia mampu mendatangkan wisman dalam jumlah masif. Data Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia periode Januari-September 2019 baru mencapai 12,27 juta dari target 18 juta kunjungan dalam setahun.

Salah satu hal yang disoroti Esther adalah akses menuju daerah pariwisata. Infrastruktur yang ada perlu dibenahi agar konektivitas menuju daerah pariwisata menjadi lebih baik, mulai dari bandara, jalan menuju destinasi, pelabuhan, hingga alat transportasinya.

“Destinasi pariwisata unggulan belum ditunjang konektivitas yang baik. Penerbangan langsung ke tempat-tempat wisata juga masih kurang. Misalnya, kalau ingin ke Raja Ampat, aksesnya masih sulit dan mahal. Yang dekat dengan Ibu Kota, seperti Tanjung Lesung juga seperti itu. Akhirnya tidak banyak yang datang ke sana karena aksesnya sulit,” katanya kepada SP, Jumat (15/11/2019).

Harga tiket pesawat yang mahal juga ikut memberi dampak pada industri pariwisata. Kemudian paket-paket wisata yang ditawarkan kurang menarik minat wisatawan. Esther membandingkan paket wisata yang ditawarkan Tiongkok untuk tujuan Hainan yang sangat terjangkau dan banyak diburu wisatawan mancanegara.

“Promosi harus dilakukan secara besar-besaran dengan membuat paket-paket wisata yang menarik. Ini yang saya lihat belum dioptimalkan,” ujarnya.

Selain itu, fasilitas di destinasi wisata juga masih minim, seperti penunjuk jalan, toilet yang memadai, tempat makan, pelayanan dasar, serta infratruktur lain untuk melayani wisatawan.

Selain mengembangkan wisata halal, lanjutnya, Indonesia juga perlu mengembangkan pariwisata MICE yang diyakini bisa mendatangkan devisa lebih besar. Untuk itu, diperlukan lebih banyak lagi tempat-tempat pertemuan berstandar internasional, tidak hanya di Jakarta, juga di daerah-daerah lain yang mempunyai potensi wisata.

Namun, Esther menegaskan bahwa berbagai persoalan di sektor pariwisata bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pariwisata, tetapi kementerian atau lembaga lain yang terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hingga pemerintah daerah.

Naik
Dari tahun ke tahun, kontribusi sektor pariwisata bagi devisa nasional sebetulnya terus meningkat. Data BPS menunjukkan sepanjang 2018, devisa dari sektor pariwisata mencapai US$ 19,29 miliar. Pada 2014, kontribusi sektor pariwisata baru US$ 11,16 miliar, kemudian 2015 sebesar US$ 12,23 miliar, 2016 US$ 13,46 miliar, lalu di 2017 mencapai US$ 15,24 miliar.

Pada 2018, sumbangan devisa dari sektor pariwisata berada di urutan kedua, hanya kalah dari devisa minyak sawit (CPO) yang mencapai US$ 20,54 miliar, tetapi masih lebih baik dibandingkan devisa batu bara sebesar US$ 18,9 miliar. Begitu juga pada 2017, devisa minyak sawit tercatat yang paling besar mencapai US$ 22,97 miliar, diikuti batu bara sekitar US$ 21,07 miliar, pariwisata US$ 15,24 miliar, dan migas sekitar US$ 13,1 miliar.

Pada 2016, mesin devisa terbesar juga berasal dari sektor minyak sawit sebesar US$ 15,96 miliar, diikuti pariwisata US$ 13,46 miliar, migas US$ 13,10 miliar, batu bara US$ 12,89 miliar, dan pakaian jadi 6,22 miliar.

Tahun sebelumnya, pada 2015, devisa dari sektor pariwisata US$ 12,23 miliar atau berada di posisi keempat di bawah migas US$ 18,57 miliar, minyak sawit US$ 16,42 miliar, dan batu bara US$ 14,71 miliar. 

Berita ini telah dimuat Suara Pembaruan edisi Sabtu, 16 November 2019.



Sumber: BeritaSatu.com

Danau Toba Perlu Terus Dibenahi


Arnold H Sianturi / AB
Minggu, 17 November 2019 | 13:17 WIB

Medan, Beritasatu.com - Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata kebanggaan masyarakat Sumatera Utara (Sumut), masih perlu terus dibenahi. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata bersama pemerintah provinsi maupun kabupaten, sibuk melakukan pembangunan. Danau dengan luas 1.130 kilometer persegi ini kini menjadi salah satu destinasi super prioritas.

Pembangunan yang sedang berjalan untuk mendukung program pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin adalah melanjutkan pembangunan jalan tol Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Parapat. Sebelumnya, pembangunan tol sudah selesai dari Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi. Pembangunan tol ini bisa memangkas waktu perjalanan sepanjang 130 - 136 kilometer (km) dari Medan ke Parapat yang merupakan kawasan Danau Toba. Jika sebelumnya perjalanan bisa memakan waktu 6 sampai 8 jam, kini dapat ditempuh dengan perjalanan darat paling lama 2 jam.

Selain itu, Kementerian Perhubungan sudah membuka akses penerbangan dari luar negeri menuju Bandara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara. Pemerintah juga memberikan tambahan kapal serta menambah dermaga untuk mempermudah mengangkut masyarakat maupun wisatawan yang pergi maupun kembali lokasi pariwisata Danau Toba.
Masalah Lingkungan

Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Arie Prasetyo menyampaikan masalah lingkungan, komunikasi yang lebih baik kepada masyarakat, maupun pembatasan tonase kendaraan, menjadi isu penting yang perlu dibahas dalam pengembangan wisata Danau Toba sebagai destinasi internasional. Masalah ini masih dibahas demi kenyamanan wisatawan yang datang.

Danau Toba harus ditata sebaik mungkin agar menampilkan suasana pariwisata. Penataan ini melibatkan semua pihak, termasuk peran serta masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Toba.

"Jangan nanti tiba-tiba ada kendaraan berat yang melewati jalan pada jam-jam yang tidak tepat di lokasi pariwisata Danau Toba. Ini harus menjadi perhatian,” katanya.

Arie Prasetyo menargetkan kunjungan wisman ke Sumut meningkat menjadi 250.000 orang pada 2019. Jumlah tersebut akan meningkat menjadi 300.000 orang pada 2020

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Syech Suhaimi menyampaikan kunjungan wisman ke Sumut hingga September 2019, mengalami kenaikan 8,93 persen dibanding periode yang sama pada 2018 atau mencapai 191 302 orang. Hal tersebut, antara lain didorong meningkatnya wisatawan dari Taiwan, meski terjadi penurunan wisman dari Malaysia, Singapura, dan Tiongkok.

Kelas Dunia
Secara terpisah, tokoh masyarakat Sumut, Rustam Effendy Nainggolan mengatakan koordinasi lintas sektoral yang terintegrasi dibutuhkan untuk mewujudkan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata dunia. Pariwisata Danau Toba berpotensi membuka ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Koordinasi ini membutuhkan keterlibatan pemerintah di tujuh kabupaten yang memiliki Danau Toba, yakni Kabupaten Samosir, Simalungun, Humbang Hasundutan, Dairi, Tanah Karo, Toba Samosir dan Tapanuli Utara, bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov Sumut) maupun pusat," ujarnya.
Pemerintah kabupaten. Lanjutnya, harus memberikan dukungan terhadap BPOTD dan Badan Pengurus Geopark Kaldera Toba (BPGKT).

"Kolaborasi segenap pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk mendukung program pemerintah yang telah disampaikan Presiden Jokowi. Ini merupakan kesempatan dan peluang besar yang tidak boleh dianggap sepele. Jokowi menaruh perhatian sangat besar dalam promosi Danau Toba sebagai destinasi wisata kelas dunia," katanya.

Berita ini telah dimuat Suara Pembaruan edisi Sabtu, 16 November 2019.



Sumber: Suara Pembaruan