2022, Produksi Freeport Akan Kembali ke 70 Juta Ton


Primus Dorimulu / HA
Minggu, 5 Mei 2019 | 20:52 WIB

Tembagapura, Papua, Beritasatu.com - Produksi ore PT Freeport Indonesia tahun 2019 diperkirakan sebesar 41 juta ton atau turun 58% dari produksi tahun 2018 yang mencapai 70 juta ton. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya produksi ore atau bijih -- yakni bebatuan yang mengandung tembaga, emas, dan perak -- di open pit atau tambang terbuka, Grasberg. Tahun ini, cadangan bijih di open pit diperkirakan habis dan hanya mampu memproduksi 14 juta ton ore.

Sejak 15 tahun lalu, Freeport sudah mulai mengelola underground mining atau penambangan ore di bawah tanah dan beberapa tahun terakhir, penambangan bawah tanah sudah mulai menghasilkan. "Tahun ini, dari target 41 juta ton, open pit masih memproduksi 14 juta ton ore, sisanya dari underground mining," kata Presdir PT Freeport Indonesia (FI) Tony Wenas kepada Beritasatu.com di Tembagapura, Timika, Papua, Jumat (3/5/2019).

Selama sehari penuh, Jumat (3/5/2019), Tony mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Dirut PT Inalum Budi Sadikin, dan sejumlah pejabat tinggi ESDM dan SKK Migas meninjau pertambangan open pit Grasberg dan underground mining atau penambangan bawah tanah. Direncanakan sejak 1994 dan mulai dibangun 2004, underground mining tahun ini diperkirakan mampu menghasilkan 27 juta ton ore.

"Saat ini, produksi ore memang sedang turun. Tapi, pada 2021 sudah kembali normal, dan mulai 2022, produksi Freeport sudah bisa dikebut sesuai rencana," kata Tony. Dalam dua-tiga tahun ke depan, sejumlah infrastruktur untuk underground mining masih harus dibangun. Selain terowongan yang sudah mencapai 660 km, Freeport harus membangun berbagai infrastruktur untuk memudahkan penghancuran overburden atau lapisan bebatuan yang menghalangi ore, infrastruktur pengerukan, dan pengangkutan.

Menteri ESDM Ignasius Jonan (tengah) meninjau tambang bawah tanah Grasberg yang dikelola PT Freeport Indonesia di Papua, 3 Mei 2019.

Cadangan ore di underground mining masih besar. Saat ini, penambangan dilakukan di lapisan deep ore zone (DOZ) dan deep milll level zone (DMLZ). Lapisan di bawahnya, yakni big gossan stope (BGS) dan grasberg block cave (GBC) memiliki cadangan ore dalam jumlah signifikan, yakni lebih dari 2 miliar ton. Di bawahnya lagi, ada lapisan DMLZ Block Cave (DBC), Doz Block Cave (DBCv), dan "kucing liar".

"Jika dalam eksplorasi terdeteksi ada 2 miliar ton ore, operasi Freeport akan lebih panjang lagi, hingga di atas 2050," kata Tony.

PT Freeport Indonesia

Cadangan ore di underground belum terdeteksi dengan akurat. Ada sejumlah analisis yang memperkirakan cadangan ore di lapisan GB, GBC, BC, DBCv, dan kucing liar lebih dari 20 miliar ton. Itu sebabnya, pembangunan infrastruktur di bawah tanah menjadi sangat penting.

Baca juga: Jonan Minta Freeport Naikkan Dana Social Development ke 2%

Mulai tahun 2019, PT FI membelanjakan sekitar US$ 1 miliar setiap tahun untuk pembangunan infrastruktur, biaya eksplorasi, dan eksploitasi di underground mining. "Paling tidak, hingga 2041, kami menyiapkan dana investasi US$ 16 miliar," ungkap Tony.

Dana investasi US$ 1 miliar setiap tahun, kata Tony, diambil dari cash flow. Meski produksi dalam jangka pendek menurun, tetapi perusahaan masih meraih profit. Pada tahun 2019, laba PT FI diperkirakan sekitar US$ 170 juta, turun dari US$ 2,02 miliar tahun 2018. Ke depan, laba perusahaan naik perlahan dan diprediksi mencapai US$ 2,1 miliar tahun 2023.

Hingga 2018, PT FI sudah menginvestasikan dana US$ 15,8 miliar. Sekitar US$ 5 miliar lebih dana investasi digunakan untuk membangun infrastruktur di underground mining.

PT Freeport Indonesia

Kepastian Perizinan
Sukses operasi PT FI, terutama untuk penambangan bawah tanah, demikian Tony, sangat tergantung pada kepastian perizinan. Jika semua perizinan yang dibutuhkan untuk operasional diberikan pada waktunya, kegiatan produksi akan berjalan lebih lancar.

Tony mengakui, dalam masa transisi, tantangan terbesar PT FI adalah pada kegiata operasional, apalagi saat ini, perusahaan sedang membangun infrastruktur penambangan bawah tanah dan mengeluarkan banyak dana investasi. Salah satu perizinan penting adalah izin ekspor yang diberikan setiap enam bulan.

Meski sudah beralih dari rezim kontrak karya (KK) ke izin usaha pertambangan khusus (IUPK) akhir 2018, setelah 51% saham perusahaan tambang tembaga terbesar di dunia ini dimiliki pemerintah Indonesia, PT FI masih mengekspor konsentrat. Karena pabrik baru smelter di Gresik masih dalam pembangunan.

Izin ekspor kepada PT FI, kata Dirjen Minerba Bambang Gatot Ariyono, tergantung pada kemajuan pembangunan smelter. Evaluasi selalu dilakukan sebagai pertimbangan dalam mengeluarkan izin ekspor.

Aktivitas di tambang bawah tanah Grasberg yang dikelola PT Freeport Indonesia di Papua.

Hingga saat ini, kata Tony, pembangunan smelter baru di Gresik mencapai 3,86%. Dengan dana investasi US$ 2,8 miliar, pembangunan smelter milik FI itu ditargetkan selesai 2022. Sejak tahun 1997, PT FI bersama Mitsubishi mendirikan PT Smelting. Namun, kapasitas pabrik ini hanya mampu mengolah 40% konsentrat PT FI.

Smelter mengolah konsentrat menjadi katoda tembaga dengan kandungan 99,99% Cu. Batangan katoda ada dua, yang berbobot 50 kg dan 100 kg. Smelter PT FI juga memurnikan residu anoda slime untuk menghasilkan emas dan perak.

Selama ini, PT FI mengekspor konsentrat. Setelah pembangunan smelter selesai, konsentrat diolah di dalam negeri guna memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia.

Saya merasakannya. Orang Papua diberikan kesempatan untuk berkembang maju.

Pada tahun 2018, PT FI menghasilkan 182.423 ton ore sehari atau 70 juta ton ore setahun dan 6.065 ton konsentrat sehari atau 2,2 juta ton setahun. Pada tahun yang sama, PT FI menghasilkan 9.672 ton tembaga, 14, 6 ton emas, dan 25,6 ton perak. Dengan selesainya smelter baru, seluruh konsentrat bisa diproduksi di dalam negeri.

PT Freeport Indonesia

Kepastian perizinan ekspor sangat penting bagi PT FI. Keterlambatan perpanjangan izin ekspor akan menghambat produksi, karena kapasitas penampungan ore dan konsentrat ada keterbatasan.

Pekerja Papua
Selama beroperasi di Mimika, kata Hengky Rumbino, putra asli Papua yang kini menjadi vice president PT FI, kegiatan operasional Papua sudah berjalan dengan baik. Freeport sangat memperhatikan penduduk lokal. Selain mempekerjakan orang Papua, PT FI memberikan cukup banyak dana untuk pembangunan masyarakat.

"Freeport sangat positif terhadap orang Papua. Saya merasakannya. Orang Papua diberikan kesempatan untuk berkembang maju," aku Hengky saat mendampingi Tony dalam menjawab pertanyaan Beritasatu.com.

Pada akhir 2018, ada 7.096 karyawan yang langsung bekerja di PT FI. Dari jumlah itu, 2.890 orang atau 41% adalah orang asli Papua dan 145 atau 2% tenaga asing.

Baca juga: Jonan: Masa Transisi di Freeport Berjalan Baik 

Ditambah mitra atau mereka yang bekerja secara tidak langsung, jumlah karyawan yang bekerja di PT FI mencapai 30.542 orang. Dari jumlah itu, orang asli Papua 7.429 atau 24,7% dan tenaga asing 829 atau 2,7%.

PT Freeport Indonesia

Kontribusi Freeport
Wilayah izin usaha PT FI mencapai 9.946 ha atau 0,021% dari luas Papua. Sedang wilayah penunjang tambang tembaga ini 116.783 ha. Ditemukan tahun 1936 oleh geolog Belanda, KK I perusahan ini ditandatangani tahun 1967. PT FI adalah PMA pertama yang berinvestasi di Indonesia, memanfaatkan UU PMA 1967. Ekspor perdana konsentrat FI terjadi tahun 1972 dan tahun 1991 perusahaan mendatangani KK II. Pada tahun 2019, kepemilikan pemerintah di perusahaan ini mencapai 51%.

Sejak 1992, PT FI memberikan kontribusi langsung kepada pemerintah RI sebesar US$ 19,5 miliar dan kontribusi tidak langsung U$ 41,9 miliar. Kontribusi langsung, antara lain, berupa pajak, royalti, dan dividen. Sedang kontribusi tidak langsung, antara lain, gaji karyawan, pembelian dalam negeri, pengembangan masyarakat, pembangunan daerah, dan investasi dalam negeri.

Pada awal operasi 1973, jumlah penduduk Mimika baru sekitar 1.000 orang dan Mimika hanya menjadi salah satu distrik dari Kabupaten Fakfak. Kini, Mimika menjadi kabupaten tersendiri dan jumlah penduduk sudah di atas 250.000. Kontribusi PT FI terhadap PDRB Mimika 94% dan terhadap PDRB Papua sebesar 48%.



Sumber: BeritaSatu.com

Jonan: Masa Transisi di Freeport Berjalan Baik


Primus Dorimulu / HA
Jumat, 3 Mei 2019 | 22:44 WIB

Grassberg, Beritasatu.com - Tantangan utama PT Freeport Indonesia di masa transisi adalah memastikan semua kegiatan operasional berjalan dengan baik, tanpa hambatan, produktif, menjaga lingkungan, mempertahankan disiplin, dan menghindari kecelakaan kerja. Hingga saat ini, proses transisi berjalan baik dan karena itu harus terus dipertahankan dan diperbaiki.

"Kegiatan operasional tambang, apalagi penambangan di bawah tanah, sangat rumit. Oleh karena itu, tantangan terberat adalah mempertahankan disiplin yang sudah tertanam," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan saat meninjau kegiatan penambangan tembaga dan emas PT Freeport Indonesia di Grassberg, Mimika, Papua, Jumat (3/5/2019).

Jonan menginstruksikan zero tolerance terhadap semua pelanggaran disiplin yang menimbulkan kecelakaan kerja. "Saya lihat, para pekerja Freeport, yang mayoritas orang Indonesia, sudah melaksanakan kegiatan operasional dengan baik, dan ini yang harus dipertahankan," ungkapnya.

Didampingi Direktur Utama (Dirut) PT Inalum Budi Sadikin, Dirut PT Freeport Indonesia (FI) Tony Wenas, Kepala Satuan kerja Khusus (SKK) Migas Dwi Soetjipto, Sekjen ESDM Ego Syahrial, Dirjen Listrik Rida Mulyana, Dirjen Minerba Gatot Ariyono, dan Kepala Geologi Rudy Suhendar, Jonan meninjau open pit Grassberg dan underground mining. Rombongan masuk ke dalam terowongan underground mining, melihat proses penambangan dan sarana ibadah para karyawan di dalam terowong, 1.200 meter dari puncak gunung atau 3.000 meter dari permukaan laut.

Mulai dibangun tahun 2004, panjang terowongan bawah tanah untuk mempermudah underground mining sudah mencapai 660 km. Pintu masuk dan pintu keluar terowongan bawah tanah diberi nama Pintu Ali Budiardjo. Ali adalah dirut pertama PT FI. Sedang fasilitas ibadah, masjid dan gereja, dibangun 2010.

Menteri ESDM Ignasius Jonan (tengah) bersama rombongan di tambang Grabserg Papua yang dikelola PT Freeport Indonesia, 3 Mei 2019.

Penambangan underground mining sudah menghasilkan. Tahun ini, produksi ore sekitar 40 juta ton dan dari jumlah itu penambangan open pit hanya mengontribusi 14 juta ton. "Tahun ini, penambangan open pit habis dan selanjutnya, produksi Freeport hanya mengandalkan underground mining," kata Tony Wenas.

Sesuai kesepakatan, kegiatan operasional PT FI masih dipimpin pihak Freeport McMorran. Sedang bidang keuangan dan SDM dipimpin Indonesia. Semua kegiatan berjalan lancar. Tenaga lapangan kegiatan operasional adalah orang Indonesia. Jonan berharap mereka belajar disiplin dan akuntabilitas tinggi yang selama ini dijaga dengan sangat baik oleh profesional asing.

Tenaga kerja PT FI ini saat ini 30.542 orang. Dari jumlah itu, 7.096 adalah pekerja organik atau pekerja langsung. Sedang sisanya adalah pekerja kontrak. Dari pekerja langsung yang berjumlah itu, penduduk asli Papua 2.890, sedang 4.061 bukan penduduk Papua, dan tenaga kerja asing 145. Penduduk asli Papua yang mencapai vice president sembilan orang dan selevel manajer 50 orang.

Lebih Berdampak
Setelah pemerintah Indonesia menguasai 51% saham PT FI, kata Jonan, kehadiran perusahaan ini harus lebih dirasakan oleh masyarakat Papua, mulai dari desa-desa di Kabupaten Mimika. PT FI perlu membangun sekolah dan rumah sakit di setiap desa.

Dengan masa operasi yang sudah cukup lama, demikian Menteri, mestinya PT FI, paling kurang sudah membangun 50 sekolah dan 50 rumah sakit. Ke depan, PT FI mempertimbangkan pendirian yayasan pendidikan dan kesehatan agar ada akselerasi dalam pembangunan di dua bidang ini.

Suasana di underground mining Grabserg Papua yang dikelola PT Freeport Indonesia, 3 Mei 2019.

"Ada tiga bidang penting untuk mempercepat pembangunan Papua, yakni kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur," ungkap ungkap Jonan. Infrastruktur sedang dibangun pemerintah. Pendidikan dan kesehatan membutuhkan peran serta dunia usaha seperti PT FI.

Selama tahun 1992 hingga 2018, PT FE sudah menggelontorkan dana untuk pengembangan masyakat senilai US$ 1,66 miliar atau sekitar Rp 24 triliun. Meski sudah mengeluarkan dana pengembangan masyarakat sebesar ini, hasilnya belum sungguh dirasakan masyarakat setempat. Hal itu terlihat pada berbagai kritik masyarakat.

Selama ini, dana untuk community development itu disalurkan lewat Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK). Salah satu kegiatan yang menonjol adalah Sekolah Taruna sembilan tahun yang berlokasi di Timika. Peran LPMAK dalam menyalurkan dana community development perlu dibangun evaluasi agar perannya lebih berdampak bagi masyarakat.

Menteri ESDM Ignasius Jonan di open pit tambang Grabserg Papua yang dikelola PT Freeport Indonesia, 3 Mei 2019.

Jonan mengimbau manajemen PT FI lebih agresif menangani social development. Setiap dana yang dikeluarkan untuk masyarakat harus sampai ke masyarakat. Respons masyarakat perlu diperhatikan agar bantuan sesuai kebutuhan mereka.

Sehari sebelumnya, Kamis (2/5/2019) , saat mengunjungi Sekolah Taruna di Timika, Jonan mengimbau PT FI menaikkan dana community development dari 1% ke 2%. Pada tahun 2018, PT FI mengalokasikan dana community development sebesar US$ 100 juta. Sebesar US$ 60 juta disalurkan lewat LPMAK, sementara US$ 40 juta disalurkan langsung oleh perusahaan.

Sejak akhir tahun 2018, sebesar 51% saham PT FI dimiliki pemerintah Indonesia. Sebesar 26,24% lewat PT Inalum dan 25% lewat PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM). Perusahaan ini dimiliki Pemkab Mimika dan Pemprov Papua.



Sumber: BeritaSatu.com

Jonan Minta Freeport Naikkan Dana Social Development ke 2%


Primus Dorimulu / HA
Kamis, 2 Mei 2019 | 21:51 WIB

Timika, Beritasatu.com - Untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, dana social development yang dialokasikan PT Freeport Indonesia perlu dinaikkan dari 1% ke 2%. Setelah Indonesia menguasai 51% saham Freeport Indonesia, kontribusi perusahaan ini harus lebih besar lagi kepada masyarakat Papua.

"Kalau tidak ada peraturan yang melarang, sebaiknya dana social development dinaikkan menjadi 2%," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam kunjungan ke Sekolah Taruna Papua di Timika, Kamis (2/5/2019). Sekolah ini dimiliki oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK).

Mengutip pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jonan mengatakan, kehadiran perusahaan harus memberikan dampak signifikan bagi masyarakat sekitar. Ketika orang-orang di perusahaan dengan leluasa menikmati air bersih dan listrik, sebaiknya masyarakat sekeliling juga ikut menikmati.

"Kalau ada yang mencuci mobil pakai air bersih di rumahnya, sangat tidak pantas kalau masyarakat di luar pagar rumahnya harus berjalan berkilo-kilo meter untuk sekadar mencari air bersih," papar Jonan.

Ia meminta PT FI untuk membantu seluruh masyarakat Papua, bukan hanya untuk masyarakat Mimika dan beberapa suku di Mimika.

"Seluruh masyaraat di Papua harus bisa menikmati kehadiran Freeport," ungkap Menteri.

Menteri ESDM Ignasius Jonan (depan, ketiga dari kanan) dalam kunjungan ke Sekolah Taruna Papua di Timika, 2 Mei 2019.

Pada tahun 2018, PNPB PT Freeport Indonesia (FI) menggelontorkan dana social development atau pembangunan masyarakat sekitar US$ 100 juta untuk masyarakat Papua. Sebesar US$ 60 juta disalurkan lewat LPMK, sedang US$ 40 juta disalurkan langsung oleh perusahaan.

Dana yang disalurkan langsung PT FI, antara lain, untuk dana kesehatan, pendidikan, dan berbagai kegiatan ekonomi. Sedang dana yang diterima LPMK dari FI dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat suku Amungme dan Kamoro.

Besaran dana social development adalah 1% dari pendapatan kotor. Perusahaan meraih laba atau rugi, kewajiban membayar 1% dari penjualan harus tetap dilakukan. Dirut PT FI Tony Wenas mengatakan, dana pembangunan masyarakat sebesar 1% dari pendapatan itu sudah sangat besar. Tidak semua perusahaan besar di Indonesia melakukan itu.

Pada tahun 2018, PT FI meraih penjualan US$ 6 miliar. Satu persen dari pendapatan kotor itu setara US$ 60 juta. Dana itu diserahkan kepada LPMAK untuk menyulitkan kepada masyarakat. Namun, demi tanggung jawab sosial, Freeport membelanjakan lagi US$ 40 juta untuk membantu masyarakat. Total dana US$ 100 juta itu setara Rp 1,4 triliun lebih.

Saat ini, sekitar 10.000 rumah tangga di Papua dan Papua Barat yang belum mendapat listrik. Jika pemda dan Freeport membantu, mereka akan segera mendapatkan penerangan. Begitu pula dengan air bersih bagi masyarakat. "Jika Pak Bupati dan Wakil Bupati tak sering-sering ke Jakarta, saya kira masyarakat kita akan cepat maju," kata Menteri.

Sekolah Taruna Papua di Timika.

Sekolah Taruna Papua adalah sekolah berasrama untuk pendidikan sembilan tahun. Semua siswa yang belajar di sekolah ini diasramakan. Wakil Bupati Mimika mengakui, asrama memberikan pendidikan karakter yang bagus kepada siswa. Di asrama mereka belajar disiplin.

Di hadapan masyarakat Papua, Jonan mengatakan, dengan kepemilikan 51%, Freeport kini sudah menjadi milik bangsa. Ia mengimbau siswa-siswi Papua untuk belajar lebih tekun. "Mudah-mudahan, pada tahun 2041, tenaga ahli di Freeport diisi oleh anak-anak Papua," ujarnya.

Dalam penguasaan teknologi, kata Jonan, ia yakin anak Indonesia mampu belajar. Namun, dalam disiplin dan pembangunan karakter, anak-anak Indonesia harus belajar lebih tekun.

Timika kini sudah menjadi kota yang ramai. Pada tahun 1970-an awal, Timika hanya dihuni sekitar 1.000 orang. Namun, kini penduduk Timika sudah 250.000 orang.



Sumber: BeritaSatu.com

Freeport Proyeksi Potensi Tambang di Papua Bisa Lampaui 2041


/ WBP
Kamis, 28 Februari 2019 | 16:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com- PT Freeport Indonesia (FI) memperkirakan bahwa potensi cadangan dan sumber daya tambang di Papua masih bisa melampaui tahun 2041.

"Itu perkiraan-perkiraan sementara. Kita memperkirakan ada cadangan yang kalau dihitung-hitung bisa ditambang berapa puluh tahun. Kalau ada sumber daya lagi yang bisa dijadikan cadangan bisa tambah lagi. Tetapi pada dasarnya reserve (cadangan) dan sumber daya yang ada di situ bisa ditambang melampaui tahun 2041," ujar Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Tony Wenas menjelaskan jika pihaknya menambang potensi tersebut rata-rata 150.000 ton per hari, maka Freepot bisa menambang potensi sumber daya dan cadangan kira-kira untuk puluhan tahun ke depan. "Kalau sampai tahun berapa mesti dihitung secara mendetail. Itu baru perkiraan. Jadi intinya lebih dari tahun 2041," kata Tony Wenas.

Sebelumnya PT Freeport Indonesia mengungkapkan akan memproduksi sekitar 41 juta ton bijih (ore) pada tahun ini. Pasalnya pada tahun ini Freeport akan menghentikan aktivitas di pertambangan terbuka (open pit) dan akan masuk ke tambang bawah tanah atau tambang dalam.

PT Freeport Indonesia berharap pada 2021 produksi akan kembali meningkat mendekati sekitar 60 juta ton per tahun (annum), serta pada 2022 produksi diperkirakan kembali normal.

Usai pengalihan saham mayoritas (divestasi), kontrak PT Freeport Indonesia berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK) tersebut merupakan pengganti Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbaharui di tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021.

Dengan terbitnya IUPK ini, maka PT Freeport Indonesia akan mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi. PTFI juga akan membangun pabrik peleburan (smelter) dalam jangka waktu lima tahun.



Sumber: ANTARA