Malaysia Desak Indonesia Ambil Tindakan Soal Kabut Asap

Kuala Lumpur, Beritasatu.com - Malaysia meminta negara tetangganya, Indonesia, dan sekelompok negara Asia Tenggara lainnya untuk mengambil tindakan, ketika kualitas udara memburuk di seluruh negeri akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh menteri lingkungan hidup Malaysia kepada Reuters pada Kamis (5/10/2023).

Kualitas udara di Malaysia, telah mencapai tingkat tidak sehat di beberapa wilayah dalam beberapa hari terakhir. Pihak Kuala Lumpur menyalahkan kebakaran yang terjadi di Indonesia, meskipun pihak Jakarta membantah mendeteksi adanya kabut asap yang melintasi perbatasannya ke Malaysia.

Hampir setiap musim kemarau, asap dari kebakaran untuk pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pulp dan kertas di Indonesia menyelimuti sebagian besar wilayah Malaysia, dan membawa risiko terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu, kondisi kabut asap juga mengkhawatirkan operator wisata dan maskapai penerbangan.

Banyak dari perusahaan yang memiliki perkebunan ini adalah perusahaan asing atau tercatat di bursa asing.

Kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap menyebar ke seluruh wilayah pada tahun 2015 dan 2019 membakar jutaan hektar lahan dan menghasilkan emisi yang memecahkan rekor, menurut para ilmuwan.

Menteri Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Malaysia Nik Nazmi Nik Ahmad mengatakan, ia telah mengirim surat kepada mitranya dari Indonesia minggu ini mengenai kabut asap.

"Kami menyampaikan surat kami untuk memberi tahu pemerintah Indonesia dan mendesak mereka agar mengambil tindakan mengenai masalah ini. Kita tidak bisa terus menganggap kabut asap sebagai sesuatu yang normal," tegasnya.

Ia kembali menegaskan, sebagian besar titik api yang terindikasi kebakaran berada di Indonesia.

Pemerintah juga telah mengirimkan surat kepada perusahaan perkebunan milik Malaysia yang beroperasi di Indonesia untuk memastikan mereka mematuhi hukum dan mencegah pembakaran, katanya.

Ia menyerukan tindakan bersama oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) baik melalui undang-undang atau perjanjian untuk mencegah kabut asap tahunan .

"Saya berharap setiap negara bisa terbuka untuk mencari solusi karena dampak kabut asap sangat besar terhadap perekonomian, pariwisata, dan khususnya kesehatan," katanya.

Dia mengatakan Malaysia serius mempertimbangkan undang-undang serupa dengan Singapura yang mewajibkan perusahaan bertanggung jawab atas polusi udara.

Namun ada kekhawatiran mengenai apakah Malaysia dapat mengadili para pencemar yang berbasis di luar negeri, katanya.