Perjalanan Politik Rodrigo Duterte hingga Ditangkap ICC

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang dikenal dengan julukan "The Punisher" telah ditangkap Pengadilan Kriminal Internasional atau International Criminal Court (ICC) pada Selasa (11/3/2025). Rodrigo Duterte ditangkap dalam kasus dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait kebijakan perang terhadap narkoba yang menewaskan ribuan warga Filipina selama masa kepemimpinannya (2016-2022).

Dilansir dari Reuters, Rabu (12/3/2025), sebelum menjabat sebagai presiden Filipina, Rodrigo Duterte dikenal karena pendekatan keras terhadap kriminalitas saat menjadi wali kota Davao.

Pada Pemilu Presiden 2016, Rodrigo Duterte meraih kemenangan dengan 40% suara, didukung oleh janji kampanye yang keras terhadap kriminalitas. Dalam berbagai kesempatan, ia terang-terangan menyatakan perang melawan narkoba akan dilakukan tanpa mempedulikan hak asasi manusia.

"Lupakan hukum hak asasi manusia. Apabila saya terpilih, saya akan membunuh pengedar narkoba, perampok, dan kriminal lainnya," ujar Duterte dalam kampanyenya.

Selama pemerintahannya, perang melawan narkoba menyebabkan lebih dari 6.284 kematian berdasarkan data resmi pemerintah. Namun, ICC memperkirakan jumlah korban sebenarnya mencapai 12.000 hingga 30.000 orang antara Juli 2016 hingga Maret 2019.

Penangkapan Rodrigo Duterte

Rodrigo Duterte ditangkap di Bandara Internasional Manila merupakan langkah besar dalam penyelidikan ICC terhadap dugaan pembunuhan di luar hukum yang terjadi selama masa jabatannya.

"Apa dosa saya? Saya hanya berusaha menciptakan perdamaian bagi rakyat Filipina," ujar Duterte dalam sebuah aksi unjuk rasa di Hong Kong sebelum penangkapannya.

ICC pertama kali membuka penyelidikan resmi pada September 2021, tetapi sempat ditangguhkan pada November 2021 setelah pemerintah Filipina mengeklaim telah melakukan investigasi internal. Namun, pada Januari 2023, ICC menyatakan mereka tidak puas dengan penyelidikan pemerintah Filipina dan kembali melanjutkan kasus tersebut. Upaya Filipina untuk menghentikan penyelidikan melalui banding akhirnya ditolak ICC. Pada 2019, Duterte menarik Filipina dari perjanjian pendirian ICC sebagai bentuk perlawanan terhadap penyelidikan terhadap dirinya. 

Dalam berbagai kesempatan, Duterte bersikeras bahwa ia tidak menyesali tindakannya.

"Saya tidak punya alasan untuk meminta maaf. Apabila saya harus masuk neraka, biarlah," tegasnya dalam sidang kongres Filipina pada 2024.

Kebijakan Rodrigo Duterte

Selama masa jabatannya, Duterte mengambil kebijakan luar negeri yang menggeser Filipina lebih dekat ke Tiongkok dan menjauh dari Amerika Serikat.

Pada kunjungan ke Beijing pada November 2016, Duterte bahkan tidak menyinggung sengketa wilayah di Laut China Selatan.

Pada Maret 2021, Duterte menuntut agar AS membayar lebih apabila ingin mempertahankan kerja sama militer dengan Filipina. Sementara itu, ia terus berupaya mendapatkan investasi miliaran dolar dari Tiongkok, meskipun banyak proyek yang dijanjikan tidak terealisasi. Setelah Duterte lengser, hubungan Filipina dengan AS kembali membaik di bawah kepemimpinan penggantinya.

Pada Pemilu 2022, Duterte digantikan oleh Ferdinand Marcos Jr, putra dari mantan diktator Ferdinand Marcos. Putri Duterte, Sara Duterte, terpilih sebagai wakil presiden.

Namun, aliansi politik ini berakhir pada 2024, ketika Sara Duterte dimakzulkan atas dugaan penyalahgunaan anggaran, kekayaan tidak wajar, dan ancaman terhadap nyawa Presiden Marcos Jr. Sidang pemakzulan Sara Duterte dijadwalkan akan dimulai pada Juni 2025.

Meski selama pemerintahannya Rodrigo Duterte mendapat dukungan kuat karena pendekatan kerasnya terhadap kejahatan, kebijakan perang melawan narkoba yang menewaskan ribuan orang membuatnya ditangkap ICC atas tuduhan kejahatan kemanusiaan.