PDIP Soroti Rencana Prabowo Kirim 8.000 TNI ke Gaza

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti rencana Presiden Prabowo Subianto mengirim 8.000 personel TNI sebagai pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina. Hasto menekankan pentingnya konsistensi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

Menurut Hasto, Indonesia memiliki posisi historis sebagai penggagas solidaritas negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Modal sejarah tersebut dinilai penting untuk mendorong perdamaian abadi, khususnya di kawasan Timur Tengah.

Ia menyebut prinsip politik luar negeri bebas aktif bertujuan membangun persaudaraan dunia sekaligus membebaskan umat manusia dari berbagai bentuk penjajahan.

"Sistem internasional yang anarkis ini harus diubah oleh Indonesia, termasuk melalui PBB. Hanya PBB seringkali tidak efektif karena adanya hak veto. Padahal sistem internasional sudah berbeda. Hak veto itu diberikan kepada pemenang perang dunia kedua, kecuali Tiongkok itu atas perjuangan kita," kata Hasto di Senayan, Jakarta, Minggu (15/1/2026).

Hasto berharap Indonesia tidak sekadar mengikuti arus kekuatan besar dunia, melainkan mengambil peran kepemimpinan global dalam upaya perdamaian Palestina-Israel.

"Jadi, kami mengharapkan justru Indonesia menjadi leader-nya, mengambil suatu prakarsa-prakarsa aktif berdasarkan aspek-aspek historis yang telah dicapai oleh Indonesia. Dasa Sila Bandung misalnya, itu bisa menjadi hukum internasional yang diperjuangkan oleh Indonesia sebagai prinsip-prinsip pokok di dalam membangun perdamaian antara Palestina dan Israel," ungkap Hasto.

Ia menekankan, dalam tradisi diplomasi Indonesia, pengiriman pasukan perdamaian selalu dilakukan di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Membentuk mekanisme baru di luar PBB dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru dan melemahkan tatanan internasional yang telah disepakati.

“Ketika PBB belum berhasil menyelesaikan persoalan Timur Tengah, yang harus dilakukan adalah menggalang kekuatan mayoritas negara di dalam PBB, bukan membentuk badan baru di luar mekanisme tersebut,” katanya.

Selain aspek historis dan diplomatik, Hasto juga menyoroti kondisi ekonomi nasional. Ia mengingatkan adanya keterbatasan fiskal dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Menurutnya, penyelesaian konflik melalui jalur PBB dengan kepemimpinan dan prakarsa Indonesia akan lebih efektif dan efisien dari sisi pembiayaan dibandingkan skema di luar PBB.

"Namun, ketika memang PBB sudah menetapkan suatu resolusi untuk mengatasi konflik yang ada di Timur Tengah, di situlah kita bisa mengirimkan pasukan perdamaian di bawah PBB. Tentu ada implikasi anggaran yang kita persiapkan," kata dia.

Meski demikian, Hasto menegaskan, dirinya tidak mempermasalahkan distribusi anggaran untuk keterlibatan Indonesia di luar negeri. Ia menilai kepentingan domestik dan internasional saling berkaitan.

"Sejak awal, APBN kita itu juga kita rancang untuk membangun persaudaraan dunia dengan melibatkan diri pada persoalan-persoalan dunia. Namun, di situ kita mengambil prakarsa, bukan kita menjadi subordinat dari negara-negara lain," pungkas Hasto.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan di tengah wacana pengiriman 8.000 personel TNI ke Gaza sebagai bagian dari misi perdamaian, yang kini memicu diskursus politik dan diplomasi di dalam negeri.