Kamboja Harap Dewan Perdamaian Trump Akhiri Konflik dengan Thailand

Washington, Beritasatu.com -  Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, menaruh harapan besar pada Dewan Perdamaian yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Badan internasional tersebut diharapkan mampu menjadi katalisator dalam meredakan ketegangan wilayah perbatasan antara Kamboja dan Thailand yang kian memanas.

"Kami percaya Dewan Perdamaian merupakan pelengkap yang berharga bagi mekanisme yang ada di organisasi internasional untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, serta membangun dan memastikan perdamaian di banyak wilayah yang terdampak perang," ujar Hun Manet dalam wawancara eksklusif dengan Reuters, Selasa (17/2/2026).

Wawancara ini dilakukan saat Hun Manet tiba di Washington DC untuk menghadiri pertemuan Dewan Perdamaian. Badan ini awalnya dibentuk Presiden Trump pada Januari 2026 untuk menangani konflik di Gaza, namun kini perannya meluas ke berbagai konflik global. Kamboja menjadi salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang diundang untuk bergabung.

"Kamboja telah mengalami konflik perbatasan dengan Thailand selama enam bulan terakhir. Kami berharap Dewan Perdamaian akan membantu memulihkan stabilitas antara kedua negara," tambah Hun Manet.

Ketegangan di wilayah perbatasan tersebut meletus menjadi konflik bersenjata pada Juli 2025. Insiden tersebut mengakibatkan sedikitnya 43 kematian dan pengungsian lebih dari 300.000 warga sipil. Meski gencatan senjata sempat ditandatangani di Malaysia pada Oktober 2025, kedua negara berulang kali saling tuduh melanggar kesepakatan.

Pada awal Desember 2025, pertempuran kembali pecah dan menelan korban jiwa dari pihak Thailand sebanyak 23 orang tewas. Sementara dari Kamboja, 32 orang tewas. Dampak lain konflik ini, lebih dari 900.000 warga di kedua negara terpaksa mengungsi.

Hun Manet secara tegas menuduh pasukan Thailand masih menduduki wilayah yang berada jauh di dalam kedaulatan Kamboja. Ia menyebut militer Thailand memasang kontainer dan kawat berduri di area yang secara historis diklaim oleh Kamboja.

"Ini bukan tuduhan, tetapi fakta di lapangan," tegas Hun Manet. 

Ia menyatakan bahwa segala bentuk tindakan yang melanggar kedaulatan atau integritas wilayah negaranya tidak dapat diterima.

Di sisi lain, pihak Thailand menolak keras tuduhan pendudukan wilayah asing. Bangkok menyatakan bahwa posisi militer mereka saat ini murni untuk mendukung langkah de-eskalasi dan menjaga keamanan nasional pasca-pemilihan umum 8 Februari lalu.

Hun Manet mendesak Thailand untuk segera melanjutkan proses survei dan penetapan batas wilayah (demarkasi) di titik-titik rawan setelah agenda politik dalam negeri Thailand usai.

"Pemilu sudah usai, dan kami berharap Thailand dapat mulai, setidaknya di tingkat teknis, melakukan survei agar masyarakat dapat kembali ke kehidupan normal," pungkasnya.