Akun X Mojtaba Khamenei Jadi Sorotan setelah Diduga Langgar Sanksi AS
Selasa, 24 Maret 2026 | 21:53 WIB
Jakarta, Beritasatu.com - Kehadiran akun media sosial X milik Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, menjadi sorotan setelah diketahui berlangganan layanan X Premium, meski yang bersangkutan masuk dalam daftar sanksi Amerika Serikat.
Akun resmi berbahasa Inggris milik Mojtaba Khamenei saat ini tercatat memiliki sekitar 175.000 pengikut dan aktif menyampaikan pandangan terkait konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Akun tersebut disebut dibuat pada Maret 2026 dan berlokasi di Iran.
Sorotan muncul karena Mojtaba Khamenei termasuk dalam daftar sanksi Office of Foreign Assets Control (OFAC) Departemen Keuangan AS sejak 2019. Aturan tersebut melarang individu dan entitas Amerika Serikat melakukan transaksi ekonomi dengan pihak yang masuk daftar sanksi.
Pada sisi lain, layanan X Premium merupakan fitur berbayar yang memberikan sejumlah keuntungan, seperti kemampuan mengunggah video lebih panjang, membuat postingan lebih panjang, serta berbagi pendapatan dari iklan.
Dalam kebijakan resminya, platform X menyebutkan bahwa individu yang dilarang melakukan transaksi berdasarkan sanksi ekonomi tidak diperbolehkan membeli layanan premium. Namun, belum jelas bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktiknya.
Kontroversi ini mencuat setelah sebelumnya akun berbahasa Farsi milik Khamenei kehilangan tanda centang biru setelah disorot oleh Tech Transparency Project (TTP). Laporan TTP juga mengungkap adanya sejumlah akun pejabat dan institusi Iran yang tetap memiliki tanda verifikasi biru, yang mengindikasikan penggunaan layanan berbayar.
“Karena X mensyaratkan langganan berbayar untuk mendapatkan layanan premium, kemungkinan besar perusahaan tersebut telah menerima pendapatan dari individu dan kelompok Iran ini yang berpotensi melanggar sanksi ekonomi AS,” demikian isi laporan TTP.
Hingga kini, pihak X yang berada di bawah perusahaan milik Elon Musk belum memberikan tanggapan resmi terkait polemik tersebut. Departemen Keuangan AS juga belum mengeluarkan pernyataan lanjutan.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA
1
B-FILES
Harga yang Tak Terlihat, Masa Depan yang Terancam
Rio Abdurachman P
Hari Fitri Benahi Diri: Ujian Integritas di Tengah Bayang Korupsi
Muhammad Ishar Helmi
Jet AS Rontok di Iran, Ini Daftar Peristiwa yang Memalukan Amerika




