Iran Perketat Kontrol Selat Hormuz, AS Tambah Kekuatan Militer

Dubai, Beritasatu.com - Iran dan Amerika Serikat (AS) sama-sama memperkeras posisi di tengah rapuhnya upaya diplomasi yang ditujukan untuk mencapai gencatan senjata dalam konflik di Timur Tengah. Pada Kamis (26/3/2026), Teheran bergerak mempertegas kendalinya atas Selat Hormuz yang strategis, sedangkan Washington menyiapkan tambahan kekuatan militer ke kawasan Timur Tengah.

Selat Hormuz menjadi perhatian dunia karena merupakan jalur utama distribusi energi global. Sekitar 20 persen minyak dan gas alam yang diperdagangkan di dunia melewati jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan laut lepas itu.

Dalam kondisi konflik saat ini, para pelaku industri pelayaran menilai Iran mulai menerapkan mekanisme pengawasan ketat yang disebut sebagai rezim “pos tol de facto” terhadap kapal-kapal yang hendak melintas.

Sejumlah sumber industri menyebutkan beberapa kapal bahkan harus melakukan pembayaran menggunakan mata uang yuan Tiongkok agar dapat melewati jalur tersebut. Langkah ini dipandang sebagai bentuk penguatan kontrol Iran atas lalu lintas maritim internasional di salah satu jalur energi paling vital dunia.

Pada sisi lain, AS meningkatkan kehadiran militernya di kawasan dengan mendekatkan kelompok tempur yang dipimpin kapal serbu amfibi USS Tripoli ke Timur Tengah. Kapal tersebut membawa sekitar 2.500 marinir yang disiapkan untuk berbagai kemungkinan operasi.

Selain itu, sedikitnya 1.000 personel pasukan terjun payung dari Divisi Lintas Udara ke-82 juga telah diperintahkan menuju kawasan tersebut sebagai bagian dari penguatan militer tambahan.

Pergerakan pasukan ini belum tentu menandakan Presiden AS Donald Trump akan langsung menggunakan kekuatan militer untuk memaksa Iran membuka akses penuh Selat Hormuz atau menghentikan serangan terhadap negara-negara Arab di kawasan Teluk. Namun, langkah tersebut menunjukkan Washington tengah menyiapkan berbagai opsi strategis apabila situasi memburuk.

Sebelumnya, Trump juga pernah mengerahkan kekuatan besar di kawasan Karibia sebelum militer Amerika menangkap mantan pemimpin Venezuela, Nicolás Maduro, pada Januari lalu.

Dalam perkembangan terbaru, AS dinilai tengah mempertimbangkan kemungkinan merebut terminal minyak Iran di Pulau Kharg atau lokasi strategis lain di sekitar Selat Hormuz apabila konflik terus meningkat.

Komandan militer AS di kawasan, Laksamana Brad Cooper, yang memimpin Komando Pusat AS, menyampaikan bahwa operasi militer gabungan yang berlangsung sejak 28 Februari telah menghantam lebih dari 10.000 target di Iran.

Menurut Cooper, serangan tersebut diklaim telah menghancurkan sekitar 92 persen kapal terbesar milik Iran, serta lebih dari dua pertiga fasilitas produksi rudal, drone, dan kekuatan angkatan laut negara tersebut.

“Kita belum selesai. Kita berada di jalur untuk sepenuhnya melenyapkan aparat militer Iran yang lebih luas,” kata Cooper dalam pesan video.

Sementara itu, Iran dinilai makin memanfaatkan dominasinya atas Selat Hormuz untuk mengontrol kapal-kapal yang melintas. Jalur laut yang menghubungkan Teluk Persia dengan samudra terbuka itu kini berada di bawah pengawasan ketat otoritas Iran, terutama terhadap kapal-kapal yang dianggap berkaitan dengan kepentingan Amerika Serikat dan Israel.

Iran dilaporkan memblokir kapal yang dicurigai terhubung dengan upaya perang kedua negara tersebut, tetapi masih mengizinkan sejumlah kapal lain untuk lewat secara terbatas.

Kantor berita Fars dan Tasnim, yang dekat dengan Garda Revolusi Iran, mengutip anggota parlemen Mohammadreza Rezaei Kouchi yang menyatakan parlemen sedang mengkaji langkah untuk meresmikan pungutan bagi kapal-kapal yang ingin melintas.

“Kami menyediakan keamanannya, dan wajar jika kapal dan tanker minyak harus membayar biaya tersebut,” ujar Mohammadreza Rezaei Kouchi.

Perusahaan intelijen pelayaran Lloyd’s List Intelligence menyebut kebijakan ini sebagai rezim “pos tol de facto”.

Dalam laporannya, Lloyd’s List menjelaskan, kapal-kapal diwajibkan menyerahkan manifes, data awak kapal, serta tujuan pelayaran kepada Garda Revolusi Iran untuk melalui proses penyaringan sanksi, pemeriksaan kesesuaian muatan, dan evaluasi geopolitik.

Muatan minyak disebut menjadi prioritas utama dalam pemeriksaan tersebut dibandingkan komoditas lain.

“Meskipun tidak semua kapal membayar tol langsung, setidaknya dua kapal telah melakukannya dan pembayaran diselesaikan dalam yuan,” demikian laporan Lloyd’s List.

Penguatan kontrol Iran di Selat Hormuz serta serangan berkelanjutan terhadap infrastruktur energi di kawasan Teluk telah mendorong lonjakan harga energi dunia.

Harga minyak mentah Brent, yang menjadi acuan internasional, pada Kamis pagi diperdagangkan pada level US$ 104 per barel. Nilai tersebut meningkat lebih dari 40 persen dibandingkan saat konflik mulai pecah.

Kondisi ini memicu kekhawatiran luas terhadap stabilitas ekonomi global, terutama jika gangguan distribusi energi terus berlanjut.

Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menilai konflik yang berlangsung saat ini memberi dampak serius terhadap perekonomian internasional.

“Untuk memperjelas, perang ini adalah bencana bagi perekonomian dunia,” kata Pistorius saat berbicara kepada wartawan dalam kunjungannya ke Australia.

Sementara itu, pemerintah AS menyatakan, jalur diplomasi dengan Iran masih terbuka di tengah konflik yang terus berlangsung, meskipun Teheran menegaskan belum ada pembicaraan resmi untuk mengakhiri perang. Informasi yang beredar menyebutkan Washington melalui Pakistan telah menyampaikan rancangan proposal gencatan senjata berisi 15 poin, termasuk pembukaan kembali Selat Hormuz.

Presiden Donald Trump mengatakan Iran masih berupaya mencapai kesepakatan, tetapi menurutnya pemerintah Teheran enggan mengakuinya secara terbuka karena khawatir terhadap reaksi domestik.

“Mereka sedang bernegosiasi, dan mereka sangat ingin mencapai kesepakatan, tetapi mereka takut mengatakannya karena mereka mengira akan dibunuh oleh rakyat mereka sendiri,” kata Trump dalam acara penggalangan dana di Washington.

Namun, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membantah adanya pembicaraan resmi dengan Amerika Serikat. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, ia menegaskan negaranya belum memasuki proses negosiasi dan tidak memiliki agenda perundingan saat ini.