Mesra Lalu Seteru, Ini Peran Presiden AS Putus Hubungan dengan Iran

Jakarta, Beritasatu.com - Hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali memanas dalam beberapa bulan terakhir, bahkan berkembang menjadi konflik terbuka, yang melibatkan serangan militer langsung terhadap fasilitas strategis Iran maupun pangkalan AS di Timur Tengah.

Ketegangan terbaru ini memperlihatkan hubungan kedua negara tidak hanya bergerak di jalur diplomatik, tetapi juga berulang kali berujung pada konfrontasi militer dengan risiko tinggi terhadap stabilitas global.

Konflik AS dan Iran tidak muncul secara tiba-tiba. Situasi ini merupakan akumulasi panjang dari berbagai kebijakan luar negeri yang diambil oleh para presiden Amerika Serikat selama lebih dari tujuh dekade.

Dari dukungan terhadap rezim monarki Iran hingga kebijakan tekanan maksimum dan serangan militer langsung, setiap era kepemimpinan menghadirkan pendekatan berbeda.

Lalu, bagaimana sejumlah presiden AS menangani hubungan dengan Iran serta dampaknya terhadap ketegangan yang terus berlangsung hingga saat ini? Berikut penjelasannya yang dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (1/4/2026).

Jejak Kebijakan Presiden AS dalam Konflik dengan Iran

Dwight D Eisenhower

Peran Amerika Serikat dalam hubungan dengan Iran mulai terlihat jelas pada era Dwight D Eisenhower melalui kudeta 1953. Operasi yang didukung Central Intelligence Agency (CIA) menggulingkan Mohammad Mosaddegh setelah kebijakan nasionalisasi industri minyak yang sebelumnya dikuasai perusahaan Barat.

Dampaknya, Shah Mohammad Reza Pahlavi kembali berkuasa dengan dukungan penuh AS. Kebijakan ini memberi keuntungan strategis bagi AS, termasuk akses terhadap sekitar 40% kepemilikan industri minyak Iran melalui konsorsium internasional. Iran juga menjadi sekutu penting dalam strategi membendung komunisme di kawasan.

Pada 1957, kerja sama nuklir diperkuat melalui program “Atoms for Peace” yang membuat AS menyediakan reaktor nuklir dan uranium kepada Iran. Langkah ini menjadi fondasi awal isu nuklir yang memicu konflik di masa berikutnya.

Kennedy hingga Nixon

Pada era John F Kennedy dan Lyndon B Johnson, hubungan tetap kuat. Iran bahkan menjadi salah satu pendiri OPEC pada 1960, yang meningkatkan pengaruhnya di pasar energi global.

Di bawah Richard Nixon, hubungan semakin diperdalam melalui kebijakan militer besar-besaran. Iran memperoleh akses ke berbagai sistem persenjataan nonnuklir, termasuk jet tempur canggih bernilai miliaran dolar.

Pada awal 1970-an, Iran direncanakan membangun hingga 23 reaktor nuklir untuk kebutuhan energi domestik. Namun, embargo minyak 1973 yang turut melibatkan Iran memicu krisis energi global dan mulai menimbulkan ketegangan.

Jimmy Carter

Era Jimmy Carter menjadi titik balik krusial. Revolusi Iran 1979 menggulingkan Shah dan menghadirkan kepemimpinan Ayatollah Khomeini yang memusuhi AS.

Keputusan Carter menerima Shah untuk pengobatan di AS memicu kemarahan besar di Iran dan berujung pada penyanderaan 52 warga Amerika selama 444 hari di Kedutaan Besar AS di Teheran.

Krisis ini membuat AS memutus hubungan diplomatik serta membekukan aset Iran. Upaya penyelamatan militer yang gagal menewaskan delapan tentara AS dan memperburuk posisi politik Carter.

Ronald Reagan

Di bawah Ronald Reagan, hubungan berada dalam kondisi paradoks. AS menetapkan Iran sebagai negara sponsor terorisme pada 1984 setelah serangan bom di Beirut 1983 yang menewaskan 241 tentara AS.

Namun, pemerintahan Reagan secara rahasia menjual senjata kepada Iran dalam skandal Iran-Contra. Tujuannya untuk membebaskan sandera Amerika di Lebanon serta membatasi pengaruh Uni Soviet.

Pada saat yang sama, AS mendukung Irak dalam perang Iran-Irak yang menewaskan hingga satu juta warga Iran. Pada 1988, kapal perang AS menembak jatuh pesawat sipil Iran Air, menewaskan 290 penumpang.

George HW Bush dan Bill Clinton

Era George HW Bush dan Bill Clinton ditandai dengan pendekatan tekanan ekonomi. AS menerapkan embargo perdagangan total serta sanksi terhadap investasi di sektor energi Iran.

Pada 1996, serangan terhadap fasilitas militer AS di Arab Saudi yang menewaskan 19 tentara semakin memperkuat kebijakan keras ini. Meski begitu, pada akhir 1990-an muncul upaya mini détente. Menteri Luar Negeri Madeleine Albright bahkan mengakui peran AS dalam kudeta 1953 sebagai kebijakan yang keliru.

George W Bush

Pascaserangan Serangan 11 September 2001, George W Bush memasukkan Iran ke dalam axis of evil. Meskipun sempat bekerja sama dalam menggulingkan Taliban, hubungan memburuk setelah invasi Irak 2003.

Kejatuhan Saddam Hussein membuka ruang bagi Iran memperluas pengaruh melalui milisi Syiah. Program nuklir Iran yang terungkap pada 2002 juga memicu sanksi internasional serta konflik siber, termasuk serangan Stuxnet terhadap fasilitas nuklir Iran.

Barack Obama