Konser Gratis BTS di Gwanghwamun Gagal Dongkrak Pendapatan UMKM Seoul

Seoul, Beritasatu.com – Konser akbar yang digelar grup K-Pop ternama dunia, Bang Tan Sonyeo (BTS) di Gwanghwamun Square pada akhir pekan lalu sukses menarik perhatian publik.  Konser gratis berskala besar tersebut merupakan bagian dari peluncuran album terbaru kelima BTS, Arirang, dan sempat diharapkan mampu mendongkrak pariwisata dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Korea Selatan, khususnya Seoul.

Meski puluhan ribuan penggemar BTS, termasuk yang dari luar negeri, datang untuk menyaksikan konser tersebut, dampak ekonomi yang dirasakan pelaku usaha lokal ternyata jauh dari ekspektasi. Sejumlah pelaku UMKM di sekitar lokasi konser mengaku tidak merasakan efek BTS yang sebelumnya diprediksi akan meningkatkan penjualan secara signifikan.

Sebelumnya, pihak berwenang memperkirakan jumlah pengunjung bisa mencapai 260.000 orang, sementara agensi BTS, Hybe memprediksi setidaknya 104.000 penggemar hadir secara langsung. Namun, seperti dikutip dari Allkpop, Senin (23/3/2026), data real-time otoritas Seoul menunjukkan jumlah penonton hanya berkisar antara 46.000 hingga 48.000 orang.

Kondisi ini berdampak langsung pada pelaku UMKM di sekitar area konser. Salah satu pemilik restoran di dekat Gwanghwamun mengaku kecewa karena pendapatan tidak sesuai harapan. Awalnya ia menargetkan penjualan sebesar 20 juta won Korea atau sekitar Rp 254 juta, tetapi hanya memperoleh sekitar 1 juta won Korea atau sekitar Rp 12,7 juta pada pagi hari karena minimnya mobilitas para pejalan kaki.

Sementara itu, pemilik toko lain di sekitar area Sejong Center melaporkan penjualan mereka hanya mencapai 70 hingga 80% jika dibandingkan hari Sabtu biasanya.

Jumlah pengunjung yang lebih rendah ini diduga dipengaruhi oleh penerapan langkah pengendalian kerumunan yang ketat oleh otoritas setempat. Kebijakan tersebut diambil pemerintah sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran keselamatan pascabencana kerumunan pesta perayaan Halloween di Itaewon pada 2022.

Polisi sebelumnya telah memberlakukan sejumlah pembatasan, termasuk pengoperasian kereta bawah tanah tanpa henti di stasiun terdekat serta penerapan titik masuk terbatas yang dilengkapi detektor logam.

Penerapan skala pengamanan besar ini pada akhirnya memicu kritik. Sekitar 10.000 personel dikerahkan, termasuk 6.700 petugas kepolisian, untuk mengendalikan massa. Sejumlah kritikus menilai kebijakan ini berpotensi menimbulkan biaya administrasi yang tinggi, dengan estimasi upah lembur para aparat mencapai setidaknya 440 juta won Korea atau sekitar Rp 5,6 miliar.