Mahfud MD Bakal Seret Pihak-pihak yang Terlibat Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun

Selasa, 11 April 2023 | 15:56 WIB

Penulis: Yustinus Patris Paat/Maria Gabriella | Editor: DIN

URL berhasil di salin.

Presiden Equinix Asia Pacific Jeremy Deutsch (kiri) dan Direktur Astra Santosa (kanan) saat menandatangani kesepakatan pembentukan perusahaan patungan antara Equinix dan Astra untuk menghadirkan infrastruktur digital yang esensial bagi transformasi digital dan pembangunan ekonomi di Indonesia. (Ist)

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD selaku Ketua Komite Koordinasi Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), akan menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp 349 triliun terkait tupoksi Kementerian Keuangan. Menurut Mahfud MD, pihaknya akan terus mengkawal proses hukum yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku anggota Komite TPPU atas transaksi mencurigakan tersebut.

"Komite TPPU komitmen mengawal langkah hukum Kemenkeu terhadap dugaan TPPU dan hal lain yang belum masuk ke dalam proses hukum," ujar Mahfud MD saat raker dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Mahfud mengatakan, Komite TPPU akan segera membentuk Satgas Supervisi untuk menindaklanjuti laporan hasil analisis (LHA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan nilai agregat Rp 349 triliun. Selain itu, akan membentuk cash building prioritaskan LHP paling besar.

Mahfud MD Tidak Lakukan Persiapan Khusus Hadapi Komisi III DPR

"Dimulai yang Rp 189 triliun lebih. Tim Satgas akan libatkan PPATK, Ditjen Pajak, Beacukai, Bareskrim Polri, Kejagung, BIN dan Kemenkopolhukam," ungkap Mahfud.

Menurut Mahfud, tindak lanjut tersebut bakal menyeret pihak-pihak yang terlibat ke aparat penegak hukum terkait dugaan TPA (tindak pidana asal) dan TPPU.

"Akan terus tindaklanjuti dugaan TPA dan TPPU yang belum sepenuhnya dilakukan sesuai UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dengan kerja sama PPATK dan aparat penegak hukum," pungkas Mahfud.

Komisi III DPR Minta Mahfud MD Cs Jelaskan Satgasus Soal Rp 349 Triliun

Diketahui, hari ini, Komisi III DPR kembali menggelar rapat kerja dengan Komite Koordinasi Pemberantasan dan Pencegahan TPPU dengan agenda pembahasan transaksi mencurigakan di Kementerian/Lembaga. Dalam raker ini, Mahfud MD, Kepala PPATK selaku sekretaris Komite TPPU dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati selaku anggota Komite Nasional TPPU hadir dan kembali memberikan penjelasan atas transaksi mencurigakan Rp 349 triliun.