Umbar Senyum, Menpora Dito Tiba di Kejagung untuk Pemeriksaan Kasus Korupsi BTS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo tiba di Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus korupsi BTS Bakti Kominfo tahun 2020-2023. Pantauan Beritasatu.com, Menpora Dito tiba di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Senin (3/7/2023) pukul 13.01 WIB.

Dito menapakkan kaki di Kejagung usai menaiki mobil Fortuner yang berwarna putih. Dia tampak mengenakan kaus berwarna putih, berbalut jaket biru gelap, dan memakai topi merah.

Dia tampak tersenyum usai tiba di lokasi, juga mendapatkan pengawalan yang cukup ketat dari stafnya hingga pihak keamanan kejaksaan.

Awalnya, Dito dijadwalkan menjalani pemeriksaan terkait kasus Korupsi BTS pada Senin pukul 09.00 WIB. Namun, karena memiliki agenda lain, politikus partai Golkar tersebut baru bisa mendatangi Kejagung pada pukul 13.01 WIB.

Dito sendiri telah mengatakan bahwa dirinya siap memberikan keterangan sebagai saksi kepada Kejagung terkait kasus Korupsi BTS.

"Karena saya sama sekali tidak pernah ketemu, tidak pernah mengenal dan apalagi menerima. Makanya saya juga senang bisa datang ke kejaksaan," kata Dito, Senin (3/7/2023).

Diketahui, kasus korupsi BTS Bakti Kominfo telah menjerat delapan tersangka, termasuk eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Tujuh tersangka lainnya adalah Galumbang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto (YS) selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Mukti Ali (MA) Tersangka PT Huawei Technology Investment, Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitchmedia Synergy, dan Windi Purnama (WP) yang merupakan orang kepercayaan IH dan menjadi penghubung pihak-pihak tertentu. Kemudian, tersangka berikutnya yaitu Dirut PT Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizki.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut nilai kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi BTS Bakti Kominfo mencapai Rp 8,032 triliun. Kerugian tersebut terdiri dari biaya kegiatan penyusunan kajian hukum, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun.