BSSN Tegaskan Data Pilkada 2024 Aman dari Serangan Siber

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menegaskan data nasional selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 aman dari serangan siber. Hal itu karena BSSN telah menggelar operasi khusus sejak pilpres, pileg, hingga pilkada.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan, operasi pengamanan data tersebut dilakukan untuk mencegah adanya serangan malware atau ransomware yang mengancam data pemilih dan jumlah suara.

"BSSN sejak pilpres dan legislatif sudah menggelar operasi pengamatan data dari pilpres hingga pilkada, tentunya konsep operasinya berlanjut sampai pilkada serentak di wilayah Indonesia," tuturnya.

Hal itu disampaikan Hinsa saat memberikan sambutan pada acara "Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 di Wilayah Sumatera", di Medan (9/7/2024) dilansir Antara.

Dia memaparkan, operasi tersebut nantinya akan dijalankan oleh empat satuan tugas (satgas) yang berada di bawah naungan BSSN, di antaranya Satgas Keamanan Siber, Satgas Pengendalian Informasi, Satgas Sandi, dan Satgas Konflik.

Hinsa menjelaskan Satgas Keamanan Siber akan menjalankan tugas pengamanan, monitoring, proteksi serta penanggulangan, dan pemulihan data nasional jika mengalami serangan.

Selanjutnya, Satgas Pengendalian Informasi melakukan monitoring dan analisis media sosial serta media massa untuk menanggulangi berita hoaks atau menyesatkan.

Satgas itu, kata Hinsa juga akan berkoordinasi dengan lembaga terkait yang membidangi pengamanan data.

"Selanjutnya Satgas sandi melaksanakan penerapan fungsi kriptografi, kontra penginderaan, pengamanan sinyal dan gelar jaringan komunikasi yang aman," katanya.

Satgas Konflik bertugas mengedukasi masyarakat dengan memberikan kajian hukum hingga penyampaian informasi tentang kegiatan satgas pemilu.

Satgas ini, lanjut Hinsa, akan berlangsung sejak H-63 pelaksanaan pilkada serentak hingga H+32 di 37 provinsi seluruh Indonesia.

Melalui kerja satgas ini, dia memastikan satgas ini akan memperkuat seluruh data nasional terkait pemilu dari serangan siber.