Transmigrasi Kalbar Dihentikan, Fokus ke Revitalisasi Kawasan

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Transmigrasi memastikan tidak ada penempatan transmigran baru di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 2025. Fokus kebijakan kini beralih dari ekspansi wilayah ke revitalisasi kawasan transmigrasi yang telah ada, demi menjadikannya lebih layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKT) Sigit Mustofa Nurudin mengatakan, pendekatan pembangunan kini tidak lagi menitikberatkan pada jumlah, melainkan pada peningkatan kualitas kawasan.

“Kami tegaskan, tahun ini tidak ada penempatan transmigrasi baru di Kalimantan Barat. Fokus Kementerian adalah membenahi dan menghidupkan kembali kawasan transmigrasi yang sudah ada, agar benar-benar menjadi tempat tinggal yang layak dan pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Dirjen Sigit dikutip dari keterangan resmi, Kamis (17/7/2025).

Langkah ini mencerminkan perubahan paradigma pembangunan transmigrasi yang tidak lagi sekadar memindahkan penduduk ke wilayah baru, melainkan membangun kawasan yang mandiri dan menjadi pusat kehidupan masyarakat.

Program revitalisasi mencakup perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan lingkungan, air bersih, sekolah, dan fasilitas kesehatan, disertai penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan dan kewirausahaan.

Selain itu, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah juga menjadi prioritas, dengan penguatan koperasi, UMKM, serta sektor pertanian dan perikanan.

“Revitalisasi kawasan transmigrasi bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga pembangunan manusia dan penguatan ekonomi lokal,” lanjutnya.

Menurut Sigit, Kalimantan Barat memiliki potensi besar untuk menjadi contoh kawasan transmigrasi masa depan. Asalkan ditopang dengan kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan zaman.

“Kita tidak lagi bicara sekadar penempatan, tetapi masa depan. Kawasan transmigrasi di Kalbar harus tumbuh sebagai pusat kehidupan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, bukan hanya tempat singgah sementara,” tegasnya.

Kebijakan ini juga selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menekankan pentingnya penguatan kawasan transmigrasi yang sudah ada ketimbang melakukan ekspansi ke wilayah baru secara sporadis.