KPK Tak Dilibatkan Bahas RUU KUHAP, Komisi III: Masuk lewat Pemerintah

Jakarta, Beritasatu.com – KPK mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan meminta Lembaga antirasuah bertemu dan bicara langsung ke pemerintah.

Hal itu disampaikan Hinca menyusul adanya komplain dari KPK yang tak dilibatkan oleh Komisi III DPR dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU KUHAP. KPK memiliki 17 poin dalam RUU KUHAP yang dinilai berpotensi menghambat upaya pemberantasan korupsi.

"Saran saya KPK temuilah pemerintah," kata Hinca kepada wartawan di kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2025).

Hinca beralasan DIM RUU KUHAP yang disusun pemerintah melibatkan sejumlah lembaga mulai Kementerian Hukum hingga KPK.

Dia menyebut seharusnya KPK bertemu dan berbicara dengan pemerintah sebelum DIM tersebut dibahas di Komisi III DPR beberapa waktu lalu.

"Mestinya teman-teman KPK itu kan unsur pemerintah, kan di sisi sana," katanya.

Hinca pun menyarankan KPK agar berbicara dengan pemerintah terkait sejumlah usulan RUU KUHAP. Dia meyakini bahwa pemerintah bakal mengakomodir keinginan KPK.

"Saya menyarankan teman-teman KPK tuh siapa pun lah dari unsur pemerintah, masuklah lewat pemerintah, karena pastikan enggak mungkin dibahas sendirian," ujarnya.

Sebelumnya, KPK melakukaan penelaahan internal terhadap naskah RUU KUHAP dan menemukan 17 poin yang dinilai bermasalah serta berpotensi menghabat pemberantasan korupsi.

Meski tidak memerinci seluruh poin tersebut dalam kesempatan itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan beberapa ketentuan dalam RUU KUHAP berpotensi tidak sinkron dengan hukum yang berlaku, bahkan bisa mereduksi efektivitas kerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.