Surya Paloh Soroti Drama Penangkapan KPK terhadap Bupati Koltim
Jumat, 8 Agustus 2025 | 22:49 WIB
Makassar, Beritasatu.com - Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, memberikan sorotan tajam terkait drama penangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kolaka Timur, Abdul Aziz. Pernyataan ini disampaikan seusai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Nasdem di Hotel Claro, Jalan Andi Pangerang Pettarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (8/8/2025).
Surya Paloh menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Namun, ia mengingatkan agar proses itu tidak didahului oleh drama yang justru dapat merusak citra hukum di Indonesia.
“Konsistensi sikap partai dan penghormatan terhadap seluruh penegakan hukum tidak boleh menyimpang untuk kepentingan apa pun. Nasdem sedih melihat ada drama dahulu, baru penegakan hukum. Setelah itu, muncul harapan amnesti. Hal ini tidak baik,” ujarnya.
Selain itu, Surya Paloh juga memberi pesan khusus kepada kader Partai Nasdem untuk tidak cepat-cepat memberi komentar yang terkesan membela diri. Ia pun mempertanyakan apakah asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence masih berlaku dengan baik dalam kasus ini.
“Dalam internal Nasdem, kita tidak buru-buru bereaksi seakan membela diri. Kita coba tenang dahulu. Apakah asas praduga tidak bersalah itu sama sekali tidak berlaku lagi di negeri ini?” katanya.
Sorotan juga diberikan pada penggunaan istilah operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK yang menurutnya sering kali membingungkan masyarakat.
Surya Paloh bahkan telah menginstruksikan fraksi Nasdem di Komisi III DPR untuk memanggil KPK dan meminta penjelasan resmi terkait terminologi OTT agar publik tidak salah paham.
“Menurut pemahaman saya secara awam, OTT seharusnya terjadi di satu lokasi antara pemberi dan penerima yang sama-sama melanggar hukum. Jika pemberi di Sumatera Utara dan penerima di Sulawesi Selatan, apa itu OTT? OTT plus? Saya sudah menginstruksikan fraksi Nasdem agar Komisi III memanggil KPK untuk dengar pendapat. Kita tidak ingin publik bingung, ini tidak arif, tidak bijaksana, dan tidak mendukung jalannya pemerintahan,” tegasnya.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
5
B-FILES
Polisi Temukan Senjata Tajam di TKP Mahasiswi Unpad Dilindas Motor




