Dikawal Ajudan, Bupati Sudewo Irit Bicara Seusai Diperiksa KPK

Jakarta, Beritasatu.com - Bupati Pati, Sudewo (SDW), menjalani pemeriksaan hampir enam jam di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025). Ia diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Sudewo keluar dari gedung KPK dengan pengawalan ketat empat ajudannya. Situasi sempat ricuh karena ajudan berusaha menghalangi wartawan yang hendak meminta keterangan. Sudewo hanya memberi jawaban singkat terkait materi pemeriksaan.

“Saya dimintai keterangan sebagai saksi terkait kereta api,” kata Sudewo.

Ia juga membantah kabar bahwa dirinya telah mengembalikan uang hasil korupsi ke KPK maupun melakukan pertemuan dengan pimpinan lembaga antirasuah sebelum pemeriksaan. “Enggak ada pengembalian uang,” tegasnya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. “Benar, hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi SDW, terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA,” ujar Budi.

Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi Sudewo. Sebelumnya, ia sudah dimintai keterangan pada 27 Agustus 2025 terkait aliran dana proyek perkeretaapian. Kala itu, ia diperiksa sekitar tujuh jam dan mengaku menjawab seluruh pertanyaan penyidik.

Nama Sudewo muncul dalam persidangan dua terdakwa kasus suap proyek kereta api, yakni Putu Sumarjaya, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah, serta Bernard Hasibuan, Pejabat Pembuat Komitmen di lembaga yang sama. Sudewo disebut ikut menerima bagian dari suap senilai Rp 18,39 miliar, dengan jatah sekitar 0,5 % dari nilai proyek Rp 143,5 miliar.

Jaksa KPK mengungkap Sudewo diduga pernah menerima uang tunai Rp 720 juta pada September 2022. Penyidik KPK juga menyita Rp 3 miliar dari kediamannya. Meski begitu, Sudewo bersikeras uang tersebut berasal dari gaji DPR serta usaha pribadi.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan penyelidikan terhadap Sudewo membutuhkan waktu karena kasus suap proyek jalur kereta tidak hanya melibatkan wilayah Jawa Tengah, melainkan juga Jawa Barat hingga Jakarta. “KPK menduga peran SDW hampir ada di semua proyek jalur kereta, sehingga penanganannya menunggu perkembangan perkara di daerah lain,” ujarnya.