KPK: Penyelidikan Korupsi MBG Tak Tumpang Tindih dengan Kejagung

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pihaknya masih melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN). 

Penyelidikan tersebut juga dipastikan tidak sama atau bukan duplikasi proses hukum atas kasus dugaan korupsi MBG oleh BGN yang sedang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum antara lembaga memang memerlukan koordinasi yang baik agar penanganan perkara dapat berjalan efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum. Sejalan dengan prinsip tersebut, KPK tidak melakukan duplikasi proses penegakan hukum terhadap perkara yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum lain," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).

Karena itu, kata Budi, KPK menghormati langkah hukum Kejagung yang saat ini sedang mengusut dan menangani kasus dugaan korupsi program MBG oleh BGN. 

Menurut Budi, fokus utama KPK saat ini adalah memastikan proses hukum dapat berjalan secara optimal sesuai kewenangan masing-masing lembaga, sehingga tujuan penegakan hukum untuk mengungkap peristiwa pidana, mempertanggungjawabkan pihak yang terlibat, serta memulihkan kerugian negara dapat tercapai.

"Pada sisi lain, perlu dipahami peran dan tugas KPK dalam isu ini tidak hanya berada pada aspek penindakan. KPK sebelumnya juga telah melakukan kajian dan identifikasi berbagai potensi risiko korupsi yang berkaitan dengan tata kelola program tersebut," tandas dia.

Budi juga mengatakan KPK akan terus memonitor serta berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pihak terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil kajian yang telah disampaikan. Bagi KPK, kata Budi, pemberantasan korupsi dikatakan paripurna ketika tidak hanya tuntas pada proses hukumnya, tetapi juga melalui penguatan sistem pencegahan agar potensi penyimpangan tidak kembali terjadi.

"Oleh karena itu, tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan tata kelola menjadi bagian penting untuk memastikan program-program strategis pemerintah dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi," ungkapnya.

KPK ditegaksn Budi, akan terus mendukung setiap upaya penegakan hukum dan perbaikan sistem tata kelola yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Hal ini sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan berintegritas.