Penolakan Sistemik dan Masif dari Wacana Pilkada via DPRD

Jakarta, Beritasatu.com - Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) mendapat penolakan luas dari masyarakat. Hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan mayoritas publik Indonesia menentang keras gagasan pilkada tidak langsung tersebut. Penolakan ini dinilai bukan sekadar reaksi sesaat, melainkan bersifat sistemik dan masif.

Peneliti Senior LSI Denny JA, Ardian Sopa, mengungkapkan 66,1% responden menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju terhadap pilkada melalui DPRD. Sementara itu, responden yang menyatakan setuju atau sangat setuju hanya 28,6%. Sisanya memilih tidak menjawab.

“Lebih dari 65% publik menolak pilkada DPRD. Angka ini bukan kecil, tetapi sudah masif dan bersifat sistemik,” ujar Ardian saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Dalam kajian opini publik, angka penolakan yang melampaui 60% menandakan dampak politik yang besar dan signifikan. Ardian menegaskan, penolakan tersebut bukan monopoli satu kelompok tertentu, melainkan muncul merata pada berbagai lapisan sosial.

Gender, Wilayah, dan Ekonomi

Berdasarkan temuan survei, penolakan terhadap pilkada lewat DPRD terjadi lintas gender. Responden laki-laki maupun perempuan sama-sama menunjukkan sikap negatif terhadap perubahan sistem pemilihan kepala daerah.

Fenomena serupa juga terlihat dari aspek geografis. Warga di wilayah perdesaan maupun perkotaan menolak wacana tersebut. “Isu ini tidak hanya milik masyarakat kota, tetapi masyarakat desa juga menunjukkan sikap yang sama,” kata Ardian.

Dari sisi ekonomi, penolakan datang dari semua kelompok pendapatan. Responden berpenghasilan rendah, menengah, maupun menengah ke atas menolak pilkada tidak langsung. Bahkan, kelompok berpendapatan tinggi tercatat sebagai segmen dengan tingkat penolakan paling besar.

Gen Z Keras Menolak

Ditinjau dari demografi usia, generasi Z muncul sebagai kelompok yang paling tegas menolak pilkada dipilih DPRD. Hasil survei mencatat 84% gen Z menyatakan penolakan, disusul generasi milenial sebesar 71,4%, generasi X 60%, dan baby boomer 63%.

“Penolakan ini terjadi di seluruh generasi, dengan mayoritas menolak pilkada DPRD,” jelas Ardian.

Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan pengalaman demokrasi elektoral selama dua dekade terakhir telah membentuk preferensi publik terhadap pemilihan langsung.