Menkes Minta Warga Lapor RS yang Tolak BPJS PBI

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat segera melapor jika menemukan rumah sakit yang menolak melayani peserta BPJS program bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional (JKN).

Menurut Budi, pemerintah telah mengaktivasi layanan peserta BPJS PBI JKN untuk tiga bulan ke depan. Terkait hal itu, tidak ada alasan bagi rumah sakit untuk menolak pasien PBI. 

“Kalau ada rumah sakit seperti itu, tolong dilaporkan ke Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS. Itu harusnya dilayani dan dibayar oleh BPJS,” kata Budi di Kompleks DPR/MPR, Rabu (11/2/2026).

Budi menegaskan, Kementerian Kesehatan tidak akan segan menegur rumah sakit yang masih menolak pasien BPJS PBI, terutama penderita penyakit katastropik, seperti gagal ginjal dan kanker.

Ia menekankan, biaya pelayanan tetap dibayarkan oleh BPJS kepada rumah sakit. Penolakan pasien dinilai justru merugikan sistem jaminan kesehatan nasional. “BPJS yang membayar ke rumah sakit. Tadi saya juga cek ke Pak Ghufron, beliau sudah mengeluarkan surat,” ujarnya.

Di sisi lain, Menkes mengungkapkan pemerintah tengah menata ulang data peserta BPJS PBI JKN. Evaluasi dilakukan agar bantuan iuran tepat sasaran. Peserta dengan penghasilan tinggi yang dinilai tidak memenuhi kriteria akan dikeluarkan dari skema PBI.

“Dalam waktu tiga bulan ini akan dilakukan review ulang secara lebih transparan dan rapi, melibatkan BPS sebagai sumber data utama, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, Kemendagri, serta BPJS,” jelas Budi.

Langkah ini diharapkan dapat memastikan program BPJS PBI JKN benar-benar menyasar masyarakat miskin dan rentan, sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi peserta yang berhak.