Podcast Relasi Gubernur NTT: Reformasi Birokrasi dan Meja Rakyat NTT

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena atau Melki Laka Lena menegaskan komitmennya mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat provinsi. Penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi fokus utama agar birokrasi mampu menjawab tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

“Reformasi birokrasi terus kami jalankan. Kami dorong peningkatan kapasitas dari pimpinan sampai eselon di bawahnya, supaya birokrasi makin adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Melki dalam podcast Relasi (Regulasi dan Aspirasi) dipandu host Pemimpin Redaksi Beritasatu.com Syukri Rahmatullah yang tayang di kanal Youtube Beritasatu.

Menurut Melki, investasi sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama perbaikan pelayanan publik. Pemerintah Provinsi NTT mendorong ASN yang berprestasi untuk melanjutkan studi di dalam dan luar negeri melalui berbagai skema beasiswa, termasuk LPDP.

“Ini investasi SDM yang luar biasa. Kualitas pelayanan ditentukan oleh kualitas SDM. Kalau SDM kita kuat, pelayanan publik pasti ikut meningkat,” tegasnya.

Untuk mendekatkan pelayanan kepada warga, Pemprov NTT meluncurkan program Meja Rakyat (Melki Johni Melayani Rakyat), sebuah kanal pengaduan terpadu yang tersedia secara luring dan daring. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan langsung di kantor gubernur atau melalui saluran online, dengan komitmen respons maksimal dalam satu hari.

“Setiap laporan kami pastikan ada respons. Kalau bisa selesai hari itu, kita selesaikan. Kalau belum, ada catatan progres dan saya pantau langsung,” kata Melki.

Inovasi pelayanan juga dilakukan dengan pendekatan jemput bola. Tim layanan publik ditempatkan di ruang-ruang aktivitas masyarakat, seperti masjid saat Jumat, gereja pada hari Minggu, hingga kegiatan car free day pada akhir pekan. Strategi ini bertujuan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi warga yang mungkin enggan atau takut menyampaikan keluhan.

“Keluhan tidak ditunggu, tetapi dicari. Kami datang langsung ke masyarakat, karena pemerintah bekerja untuk mereka,” pungkas Melki.