Podcast Relasi Gubernur NTT: Prioritaskan Penyediaan Rumah Layak Huni

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena atau Melki Laka Lena menyebut penyediaan rumah layak huni sebagai salah satu pelajaran paling penting dari perjalanan kepemimpinannya sepanjang 2025. Ia mengakui program tersebut belum bisa berjalan optimal karena berbagai keterbatasan, namun menegaskan akan menjadi prioritas utama pada 2026.

Melki mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni di NTT. Data sementara menunjukkan jumlahnya mencapai ratusan ribu unit, meski angka tersebut masih terus diverifikasi.

Ia menceritakan pengalaman menyentuh saat meninjau langsung kondisi rumah seorang anak sekolah dasar berinisial YB yang meninggal secara tragis di Kabupaten Ngada. Kisah tersebut, menurut Melki, menjadi pengingat keras bahwa persoalan rumah layak huni masih menjadi pekerjaan besar di NTT.

Melki mengungkapkan korban tinggal bersama neneknya di sebuah gubuk kecil yang sangat memprihatinkan. Rumah itu hanya berupa bangunan panggung sederhana tanpa lantai dan dinding permanen, dengan satu ruangan sempit yang digunakan untuk semua aktivitas keluarga.

“Di rumah itu hanya satu ruangan. Di situ dia tidur, menerima tamu, dan makan. Tinggal beberapa orang di ruang yang sama. Itu kondisi yang sangat menyentuh dan membuka mata kami,” ujar Melki dalam podcast Relasi (Regulasi dan Aspirasi) dipandu host Pemimpin Redaksi Beritasatu.com Syukri Rahmatullah yang tayang di kanal Youtube Beritasatu.

Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi momentum refleksi bagi pemerintah provinsi untuk memastikan warga miskin mendapatkan hak dasar berupa hunian yang layak. Ia menegaskan pemerintah akan mengalokasikan anggaran khusus untuk program perbaikan rumah masyarakat kurang mampu.

Skema yang dirancang Pemprov NTT bersifat kolaboratif, melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan desa. Dalam skema ideal, setiap level pemerintahan akan berbagi pembiayaan, sehingga program dapat menjangkau lebih banyak keluarga. Jika desa tidak dapat terlibat, pemerintah provinsi menyiapkan alternatif skema pendanaan.

“Target kami, satu desa atau kelurahan bisa dibantu minimal 10 rumah tidak layak huni. Anggaran per rumah kami siapkan agar hunian itu benar-benar lebih layak untuk ditinggali,” jelas Melki.

Ia meyakini intervensi pada sektor perumahan akan berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Hunian layak dinilai sebagai salah satu indikator penting kesejahteraan masyarakat.

Melki juga memaparkan capaian makro pembangunan NTT yang terus menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat 5,05%, mendekati angka nasional, sementara tingkat kemiskinan turun dari 19,02% menjadi 17,5%.

“Ini hasil kerja keras banyak pihak. Namun, ketika ada warga yang masih hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan, kita harus fokus ke situ. Data makro penting, tetapi nyawa dan martabat manusia jauh lebih penting,” tegasnya.