Isu Politik-Hukum Sepekan: Kasus Andrie Yunus hingga OTT KPK

Jakarta, Beritasatu.com - Isu politik dan hukum sepanjang sepekan terakhir diisi dengan kelanjutan kasus air keras yang dialami aktivis  Kontras Andrie Yunus hingga operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. 

Selain itu berita mengenai buronan Mohammad Riza Chalid ditetapkan Kejagung sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) periode 2008–2015.

Isu politik sepekan terakhir ini juga diramaikan dengan reshuffle kabinet. Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bahkan merespons rumor mengenai reshuffle ini.

Berikut lima isu politik dan hukum sepekan

1. Berkas 4 Tersangka Kasus Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Otmil

Penyidikan kasus air keras aktivis Kontras Andrie Yunus memasuki babak baru. Penyidik Puspom TNI telah melimpahkan berkas perkara para tersangka, serta barang bukti kepada Oditurat Militer (Otmil) II-07 Jakarta, pada Selasa (7/4/2026).

Selanjutnya Otmil  akan diperiksa kelengkapan berkas syarat formil dan materil. 

“Jika berkas dinyatakan lengkap, akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta.  Adapun tersangka yang dilimpahkan berjumlah empat orang yaitu dengan inisial  NDP, SL, BHW, dan ES berikut barang bukti,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah, dalam keterangannya, Selasa (7/4/2026).

2. Kejagung Tetapkan Buronan Riza Chalid Tersangka Kasus Petral

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Mohammad Riza Chalid sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) periode 2008–2015.

Selain Riza Chalid, penyidik juga menetapkan enam tersangka lain yang terdiri dari pihak swasta dan pejabat di lingkungan Pertamina. Bersama tersangka lainnya, ia diduga memengaruhi proses pengadaan minyak mentah, produk kilang, hingga pengangkutan.

“Terjadi pengondisian tender dan kebocoran informasi harga perkiraan sendiri (HPS), sehingga menyebabkan harga menjadi tidak kompetitif,” ujar Syarief dikutip dari Antara, Kamis (9/4/2026).

3. Soal Isu Reshuffle Kabinet, Teddy: Nanti Presiden yang Jelaskan

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menanggapi isu perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih yang disebut-sebut akan dilakukan pada April 2026. Teddy menegaskan, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Saat ditanya soal waktu pelaksanaan reshuffle, Teddy tidak memberikan kepastian. Ia meminta publik menunggu penjelasan langsung dari presiden. “Tunggu saja, nanti Bapak Presiden yang menceritakan,” ujar Teddy kepada wartawan, Selasa (7/4/2026).

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga membantah kabar adanya reshuffle dalam waktu dekat. Menurut dia, belum ada agenda perombakan kabinet yang diputuskan. “Belum ada, belum ada (reshuffle),” kata Prasetyo.

4. JK Bantah Danai Roy Suryo Cs Rp 5 M Terkait Kasus Ijazah Jokowi

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), membantah tegas tudingan yang menyebut dirinya mendanai isu keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Ia memastikan kabar yang beredar di platform digital tersebut tidak benar.

JK mengaku dituding menggelontorkan dana hingga Rp 5 miliar kepada Roy Suryo dan pihak lain untuk mempersoalkan ijazah Jokowi. Namun, ia menegaskan tuduhan tersebut merupakan informasi keliru.

“Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar,” ujar JK saat konferensi pers di kediamannya di Jakarta, Minggu (5/4/2026) dikutip dari Antara.

5. Bupati Tulungagung  Gatut Sunu Wibowo Terkena OTT KPK

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Jumat (10/4/2026) malam. Selain Gatut, KPK menciduk 13 orang lainnya, termasuk adik sang bupati, Jatmiko Dwi Seputro yang menjabat anggota DPRD Tulungagung dari Fraksi PDIP. 

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkap OTT ini berkaitan dengan dugaan praktik pemerasan yang menyeret Bupati Gatut Sunu Wibowo. "Perkaranya terkait pemerasan,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Sabtu (11/4/2026). 

Hingga kini, KPK masih mendalami konstruksi perkara, termasuk aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan tersebut.