ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Isu Politik-Hukum: Menanti Penuntasan RUU Perampasan Aset

Sabtu, 20 Juni 2026 | 08:35 WIB
DM
DM
Penulis: Djibril Muhammad | Editor: DM
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginginkan RUU Perampasan Aset dapat segera diselesaikan. Namun, pemerintah tetap menunggu tahapan pembahasan yang sedang berlangsung di DPR.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginginkan RUU Perampasan Aset dapat segera diselesaikan. Namun, pemerintah tetap menunggu tahapan pembahasan yang sedang berlangsung di DPR. (Beritasatu.com/Muhammad Aulia Rahman)

2. Jokowi Buka Suara Soal Segera Pakai Jaket Ketua Dewan Pembina PSI

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kabar dirinya akan segera mengenakan jaket Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan diperkenalkan sebagai ketua dewan pembina partai yang dipimpin oleh putra bungsunya, Kaesang Pangarep tersebut.

"Di PSI itu kan ada mekanisme partai yang harus dilalui, tidak hanya penjaketan saja langsung," kata Jokowi saat ditemui wartawan di kediamannya di Jalan Kutai Utara, nomor 1, Sumber, Solo, Jumat (19/6/2026).

Jokowi memastikan akan memenuhi berbagai undangan yang diterimanya dari PSI maupun masyarakat di berbagai daerah. Ia menegaskan keterlibatannya saat ini lebih sebagai pemberi motivasi bagi kader dan simpatisan partai.

ADVERTISEMENT

3. Minta PDIP Pertegas Sikap Politik, PKB: Jangan Abu-abu!

Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid meminta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperjelas posisi politiknya, apakah bergabung dengan pemerintahan atau berada di luar sebagai oposisi.

Pernyataan itu disampaikan Jazilul menanggapi isu keterlibatan salah seorang kader PDIP dalam aksi demonstrasi bersama mahasiswa di Jakarta beberapa waktu lalu. Menurut dia, PDIP tidak perlu mengambil posisi yang dinilai tidak jelas.

"Kalau memang ingin berada di luar pemerintahan, silakan, tetapi jangan bersikap abu-abu. Itu yang saya maksud," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/6/2026).

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

Pemerintah Tunggu DPR Tuntaskan RUU Perampasan Aset

Pemerintah Tunggu DPR Tuntaskan RUU Perampasan Aset

NASIONAL
Eks Pimpinan KPK: Aset Tak Wajar Bukan Kejahatan

Eks Pimpinan KPK: Aset Tak Wajar Bukan Kejahatan

NASIONAL
Eks Pimpinan KPK: Perampasan Aset Tak Bisa Tanpa Proses Pidana

Eks Pimpinan KPK: Perampasan Aset Tak Bisa Tanpa Proses Pidana

NASIONAL
Anggota DPR: Perampasan Aset Harus Hati-hati dan Berlandaskan Hukum

Anggota DPR: Perampasan Aset Harus Hati-hati dan Berlandaskan Hukum

NASIONAL
Soroti Pengelolaan Aset Rampasan, DPR Usul Bentuk Lembaga Khusus

Soroti Pengelolaan Aset Rampasan, DPR Usul Bentuk Lembaga Khusus

NASIONAL
DPR Belanja Masalah untuk Kebut Pembahasan RUU Perampasan Aset

DPR Belanja Masalah untuk Kebut Pembahasan RUU Perampasan Aset

NASIONAL

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon