KPK Singgung Keadilan Masyarakat Soal Potongan Vonis Edhy Prabowo

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Agung (MA) memotong hukuman eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari 9 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara dalam perkara suap pengurusan izin ekspor benih bening lobster atau benur. Terkait potongan 4 tahun tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyinggung soal keadilan masyarakat.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menuturkan pentingnya komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Tak lupa, dia juga menegaskan urgensi dari penegak hukum sendiri dalam upaya pemberantasan korupsi.

Baca Juga: KPK Hormati Putusan Mahkamah Agung terhadap Edhy Prabowo

Dia mengatakan korupsi adalah musuh bersama serta merupakan kejahatan yang luar biasa. Atas dasar itu, dia memandang pemberantasan korupsi memerlukan cara-cara yang luar biasa.

"Satu diantaranya tentu bisa melalui putusan yang mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan juga mampu memberi efek jera untuk mencegah perbuatan serupa kembali terulang," ujar Ali dalam keterangannya, Kamis (10/3/2022).

Ali menegaskan pemberian efek jera adalah salah satu esensi penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui besarnya putusan pidana pokok atau badan, serta pidana tambahan, seperti uang pengganti, ataupun pencabutan hak politik.

Baca Juga: PSI Kritik Pertimbangan Pengurangan Vonis Edhy Prabowo

"Oleh karenanya, putusan majelis hakim seyogyanya juga mempertimbangkan hakikat pemberantasan korupsi sebagai extraordinary crime," tutur Ali.

Meski demikian, Ali menyampaikan KPK menghormati putusan MA tersebut. Dari KPK sendiri belum menerima pemberitahuan resmi putusan tersebut. Dia menegaskan KPK akan langsung mempelajari setelah menerima pemberitahuan resmi terkait putusan dari MA itu.