# VONIS EDHY PRABOWO
KPK berencana untuk mengkaji peluang peninjauan kembali (PK) terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap Edhy Prabowo.
KPK belum mempertimbangkan untuk menjerat Edhy dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Firli menegaskan menghormati putusan peradilan merupakan inti sebuah negara hukum.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan kecewa atas putusan MA yang sunat vonis Edhy Prabowo yang menurutnya tidak mencerminkan keagungan mahkamah.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyebut putusan MA yang menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membuat dahinya berkernyit.
MA tetap menghukum mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membayar uang pengganti sebesar Rp 9,6 M dan US$77.000, meski hukumannya disunat.
KPK menyinggung soal keadilan masyarakat terkait pemotongan hukuman terhadap Edhy Prabowo.
PSI mengkritik keras pertimbangan hukum yang menjadi alasan Mahkamah Agung mengurangi vonis terhadap Edhy Prabowo.
Mahkamah Agung (MA) menyunat hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi 5 tahun penjara terkait perkara suap ekspor benur.
Pasca-rekonsiliasi Pemilu 2019, Edhy diminta Presiden agar membenahi sektor kelautan dan perikanan.