Kasus Bus Gandeng Transjakarta, Ahok Lebih Suka Cara Jerat KPK

Jakarta-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyambut baik niat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin mendalami kasus lima bus gandeng Transjakarta dan 10 bus sedang armada Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan dalam kasus ini, dua lembaga pemeriksa menyatakan siap membantu penyelidikan, yaitu KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Hanya saja, ketika Kejagung melihat KPK sedang bergerak melakukan pemeriksaan, maka lembaga ini memberikan kesempatan kepada KPK.

"Jadi dalam kasus ini, KPK mau periksa, Kejagung juga periksa. Tetapi menurut aturan, kalau Kejagung sudah periksa, KPK enggak bisa periksa. Akhirnya Kejagung slow sedikit, biar KPK yang ambil alih. Karena persentase yang bisa memenjarakan orang, lebih tinggi wewenangnya KPK," kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (7/3).

Kondisi ini juga pernah terjadi pada kasus dugaan korupsi mobil pemadam kebakaran (damkar). Kedua lembaga pemeriksa ini sama-sama maju untuk melakukan pemeriksaan. Tetapi begitu KPK yang menangani kasus ini, Kejagung tidak mempermasalahkannya.

Terbukti, ketika KPK menangani kasus ini, langsung dilakukan penyelidikan sehingga ketahuan oknum pelaku dugaan korupsi pengadaan mobil damkar.

"Nah pola yang di pakai dalam kasus bus ini harus sama kayak kasus mobil damkar. Karena sebuah mesin ini, semua spesifikasinya semua cocok. Makanya kita tidak tahu kadar besi, kadar metalurginya berapa. Ini kan harus jelas juga," ujarnya.

Dengan lebih memilih KPK, Ahok membantah dia meragukan kemampuan Kejagung dalam pemeriksaan kasus ini. Tetapi, dia menyatakan lebih suka cara KPK menjerat oknum pelaku kasus dugaan korupsi.

"Bukan meragukan Kejagung. Saya lebih suka cara menjerat KPK. Karena di KPK, kalau kamu bilang main Rp 1 miliar, lalu kamu punya harga Rp 10 miliar. Begitu KPK cek, dia cari minta pembuktian terbalik, KPK akan gunakan tindakan pidana pencucian uang. Jadi Rp 9 miliar, harus Anda buktikan. Kalau tidak, nanti disita loh. Itu yang menarik. Tujuan kita untuk efek jera," paparnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengakui Juru Bicara KPK Johan Budi sudah melakukan konsultasi dengan Pemprov DKI. Namun dia enggan memberitahukan perihal apa yang dikonsultasikan KPK. "Rahasia," ucapnya singkat.