Mantan Direktur INES: Subyektivitas Hitung Cepat Gerindra Sangat Tinggi

Jakarta - Mantan Direktur Eksekutif INES, Irwan, menjelaskan penggunaan hasil hitung cepat atau quick count oleh klien lembaga survei juga sangat bergantung pada subyektivitas. Apabila memenuhi kepentingan klien maka hasil lembaga survei akan digunakan. Bila hasil sebaliknya, bisa tak dipakai.

"Subyektivitas sangat tinggi. Misal pileg (pemilihan legislatif) rampung, data (hitung cepat) siapa yang dipakai Prabowo Subianto? Mereka percaya betul quick count LSI valid dan percaya betul persen suara pada saat itu. Mungkin kepentingan politik terbawa," kata Irwan di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Rabu (16/7).

Sebaliknya kata dia saat ini ketika hasil hitung cepat LSI tak seperti keinginan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, maka tak dipercaya. Bahkan dimunculkan lembaga-lembaga survei yang diposisikan sebagai penyeimbang.

"Secara tegas saya pernah ada di partai Gerindra dan waktu pileg mereka menggunakan quick count LSI kok, ini yang problem ketika kepentingan politik terbawa dikatakan valid dan ketika tidak mereka membuat pembanding," lanjutnya.

Sebelumnya Irwan kepada media menyatakan saat berada di INES, Gerindra meminta lembaga itu melakukan survei sesuai dengan arahan partai tersebut. Hal tersebut yang membuatnya mundur. Namun pihak INES sendiri sudah membantah pertanyaan Irwan.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo menilai bahwa dalam situasi saat ini, lembaga-lembaga survei harus bisa mendeklarasikan diri setransparan mungkin. Hal itu bisa diketahui melalui keterbukaan dalam hal pendanaan maupun metodologi. Sayangnya tak semua lembaga survei yang menyelenggarakan hitung cepat bersedia diaudit oleh Persatuan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

"Yang bukan anggota (Persepsi) bukan berarti tak kredibel tapi dalam situasi chaotic keniscayaan lembga survei untuuk transparan men-declare pendanaan dan metodologi ini sebuah pertaruhan," kata Agus.

Agus menambahkan, menyelenggarakkan hitung cepat dalam skala nasional bukanlah hal mudah dan instan. Manajemen harus dikoordinir tingkat Pusat hingga ke daerah-daerah. Oleh karena itu selayaknya hasil penelitian hitung cepat pula harus dapat dipertanggungjawabkan.