Permintaan Proporsional KIH Kemungkinan Sulit Dipenuhi

Jakarta - Kisruh di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sampai saat ini belum mencapai titik temu. Beberapa pimpinan dari masing-masing kubu, baik Koalisi Indonesia Hebat ataupun Koalisi Merah Putih, menjanjikan rekonsiliasi perpecahan akan selesai dalam waktu dekat.

Namun, keinginan fraksi-fraksi di kubu KIH bahwa pembagian kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) harus secara proporsional sulit terpenuhi.

Hal tersebut dinyatakan oleh politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompol di Kompleks Parlemen, Jumat (7/11) pagi.

Menurut Ruhut, kalau KIH tetap ngotot pembagian kursi AKD secara proporsional, beberapa fraksi yang sudah mendapatkan kursi pimpinan AKD, seperti PKS, akan kehilangan kursinya sebab di dalam total jumlah kursi anggota DPR, PKS tidak masuk dalam lima besar.

"(Koalisi) Merah Putih yang tidak lima besar jadi tidak dapatlah mereka itu. Itu sebabnya mereka keras menolak proporsional itu," katanya kepada wartawan, Jumat (07/11).

Jalan satu-satunya agar kisruh ini berakhir, kata Ruhut, seluruh fraksi harus kembali menghayati UU MD3, yang sebelum sampai pasal pemilihan berdasar paket, musyawarah untuk mufakat harus dijunjung tinggi.

Sementara itu, Wasekjen PDI Perjuangan Achmad Basara mengakui asas proporsionalitas terlalu ideal untuk menjadi tumpuan tercapainya rekonsiliasi.

Oleh sebab itu, secara faktual KIH mengalah dan akan memberikan porsi lebih besar kepada fraksi KMP, atau 60 banding 40 persen.

"PDI-P inginnya basisnya proporsional, tetapi kita mengalah. Kita tidak ingin menuntut dengan basis proporsional. Kita hanya ingin basis koalisi faktual," katanya.

Di pihak lain, Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana menegaskan, KIH kukuh pembagian kursi pimpinan AKD harus dilakukan ulang.

Dia meminta masing-masing kubu harus saling mengalah agar tercapainya rekonsiliasi, sebab KMP pun tidak akan bisa menjalankan AKD-nya sebab berdasar tatib belum mencapai kuorum.

"Pokoknya ada kocok ulang seluruh alat kelengkapan DPR, bukan nambah pimpinan. Kita berharap KMP realistis. Toh mereka juga tidak bisa menggelar rapat-rapat dengan pemerintah karena tidak akan pernah kuorum," katanya.

Wakil ketua DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon, kemarin menegaskan tidak akan ada kocok ulang pimpinan AKD. "Apa yang telah terbentuk itulah yang terus dijalankan," ujarnya.

Kemungkinan untuk tercapainya rekonsiliasi, kata Fadli, terdapat pada penambahan komisi atau beberapa badan yang belum terbentuk seperti Badan Anggaran dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).