Desak Perbaikan Ekonomi, Sejumlah Organisasi Unjuk Rasa

Jakarta - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) bersama organisasi PMKRI, GPII, Himmah Alwasliyah, Papernas, APKLI, dan Aliansi Tarik Mandat kembali menggelar aksi di depan Istana Negara. Mereka mendesak perbaikan ekonomi dari pemerintah.

Ketua Umum DPP IMM, Beni Pramula, mengatakan, presiden dan wakil presiden beserta pembantunya di kabinet hendaknya mempunyai pemahaman yang subtantif mengenai apa yang dirasakan rakyat, apa persoalan yang dihadapi bangsa ini dan mengarahkan para pembantunya agar setiap kebijakan diimplementasikan secara arif, adil dan bijaksana semata demi kepentingan masyarakat.

"Program-program Jokowi meski sudah mulai terlihat arahnya, namun belum juga mendapat respons positif dari pasar keuangan, malah cenderung semakin memburuk," katanya, di Jakarta, Sabtu (12/9).

Laporan Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Markit/Nikkei juga mengungkap kondisi di mana biaya produksi masih terus tinggi akibat depresiasi rupiah, tetapi para produsen tidak bisa mengoper kenaikan biaya ke konsumen akibat lemahnya permintaan domestik dan luar negeri. Kondisi tersebut secara tidak langsung dikonfirmasi oleh data inflasi Agustus yang malah melambat, yaitu selip dari 7,26 persen menjadi 7,18 persen (yoy), atau dari 0,93 persen menjadi 0,39 persen (MoM).

Rupiah pekan ini sempat menyentuh 14,369 per dolar AS menjelang rilis data Nonfarm Payrolls Amerika Serikat yang menjadi salah satu indikasi bagi kenaikan suku bunga The Fed.

Bukannya berkonsolidasi, kurs rupiah malah makin mantap menembus ambang 14.300. Setelah dibuka melemah pada 14.035, nilai tukar mata uang berlambang Garuda ini ditutup pada 14.147 per dolar AS pada Jumat. Dampaknya sangat terasa, harga komoditas terus naik. Harga barang impor terus naik, beban utang negara semakin besar, dan PHK besar-besaran. Asosiasi Pengusaha Tekstil (API) mencatat sudah 60.000 pekerja tekstil di-PHK. Ironis, Jokowi yang berjanji akan membuka ribuan lapangan kerja, malah menciptakan ribuan pengangguran baru.

"Peluang di balik melemahnya nilai rupiah, dengan meningkatkan ekspor, sebatas retorika politik saja. Buktinya, sampai September, nilai ekspor Indonesia tidak meningkat secara signifikan. Malah sempat menurun pada periode November 2014–Januari 2015 (BI)," kata Beni.

Beni juga menjelaskan presiden hendaknya dapat mengambil keputusan dan menetapkan kebijakannya dengan independen tanpa bisikan-bisikan oleh segelintir elit yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan golongannya.

"Rakyat hanya menginginkan agar harga-harga kebutuhan pokok terjangkau, pekerjaan juga tersedia dengan baik, harkat rakyat untuk mandiri juga dimungkinkan. Tapi tim ekonomi Presiden Jokowi nampak belum mampu mengantisipasi pelemahan rupiah terhadap dolar yang mengakibatkan krisis ekonomi hari ini, PHK dimana-mana dan harga kebutuhan pokok melonjak tinggi", tambahnya.