ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Wali Murid di Surabaya Keluhkan PPDB Sistem Zonasi

Jumat, 21 Juli 2023 | 16:43 WIB
AA
FH
Penulis: Achmad Ali | Editor: FER
Ilustrasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 
Ilustrasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).  (ANTARA FOTO)

Surabaya, Beritasatu.com - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi di Surabaya, Jawa Timur, dinilai masih banyak kerancuan.

Abdul Ghofur, salah satu wali murid di Kota Surabaya, menyampaikan keresahannya terkait PPDB sistem zonasi. Salah satunya, data jarak rumah ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) 13 Surabaya.

"Tahun lalu, data jarak rumah ke SMP 13 sepanjang 526 meter, sedangkan tahun ini menjadi 695 meter," kata Abdul Ghofur, Jumat (21/7/2023).

ADVERTISEMENT

Abdul Ghofur menceritakan, anak keduanya pada tahun 2022 diterima di SMP 13 melalui jalur zonasi dengan jarak 526 meter. Sedangkan tahun ini, anak ketiganya tidak diterima dengan alasan jarak yang dimiliki 695 meter.

Sesuai keterangan di situs PPDB Surabaya 2023, jarak zonasi SMPN 13 memiliki jarak terjauh 921.8566 meter. Sedangkan jarak terpendek 92.422 meter.

"Kejanggalannya, jarak antara kakak sama adik itu beda. Selisihnya sekitar 125 meter. Padahal, satu rumah dan satu sekolah, itu beda sampai segitu. Kakaknya 526, yang adiknya itu 695," jelasnya.

Abdul Ghofur sempat menanyakan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surabaya, perihal jarak rumah yang tiba-tiba berubah. Namun, pihak dinas tidak bisa memberikan solusi.

"Saya sudah ke dinas yang ada di Jalan Jagir Wonokromo. Namun, tidak ada solusi. Ini jelas merugikan saya sebagai wali murid," bebernya.

Abdul Ghofur mengaku telah mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta dengan biaya yang tinggi. "Sudah saya daftarkan ke SMP Khodijah. Sebenarnya keberatan, tapi mau gimana lagi demi masa depan anak saya," keluhnya.

Abdul Ghofur meminta kasus yang dialaminya tidak lagi terjadi pada wali murid lainnya. Dia berharap ada perubahan dan pembenahan PPDB sistem zonasi.

"Harus ada perubahan, supaya tidak ada lagi yang dirugikan. Pemerintah harus jeli pada kasus yang dialami wali murid untuk dijadikan bahan evaluasi," pungkasnya.



Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

PPDB Depok Dinilai Tak Transparan, Orang Tua Murid Kecewa

PPDB Depok Dinilai Tak Transparan, Orang Tua Murid Kecewa

JAWA BARAT

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon