Kemenko PMK Dampingi Pemkab Poso Tangani Dampak Gempa Magnitudo 6,0

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memastikan pendampingan penuh bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso, Sulawesi Tengah. Hal itu terkait penanganan darurat gempa bumi bermagnitudo 6,0 yang mengguncang wilayah tersebut pada Minggu (17/8/2025).

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan menegaskan, fokus utama pemerintah pusat mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak serta dukungan pemulihan psikososial.

“Penanganan darurat di Poso membutuhkan respons cepat, tepat, dan terkoordinasi. Kemenko PMK bersama BNPB akan mendampingi pemkab agar kebutuhan masyarakat segera terpenuhi,” ujar Lilik di Jakarta, Selasa (19/8/2025) dilansir Antara.

Gempa dengan magnitudo 6,0 yang disertai sejumlah gempa susulan ini menimbulkan kepanikan warga karena suara gemuruh yang menyertainya. Bupati Poso Verna GM Inkiriwang menyebut fenomena tersebut memicu trauma karena peristiwa gempa serupa terjadi tiga pekan lalu.

Sejumlah langkah darurat telah dilakukan, antara lain pemasangan tenda di RSUD Poso, distribusi bantuan makanan ke desa terdampak, seperti Desa Masani, serta pendataan kerusakan rumah, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum.

Kebutuhan mendesak masyarakat saat ini meliputi tenda, terpal, lampu taktis, selimut, perlengkapan tidur, hingga bantuan khusus bagi lansia dan anak-anak.

Data sementara mencatat satu orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 17 lainnya luka ringan. Puluhan rumah, pagar, bangunan walet, gereja, dan pura juga mengalami kerusakan.

Rapat koordinasi antara BNPB, Pemkab Poso, dan Kemenko PMK menghasilkan beberapa langkah lanjutan, termasuk penyaluran logistik, percepatan pendataan rumah rusak, serta pengiriman ahli gempa untuk menelusuri fenomena suara gemuruh.

Untuk memperkuat koordinasi lapangan, tim pendahulu dari BNPB dan Kemenko PMK telah berangkat ke Poso melalui Palu pada Senin (18/8/2025). Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bersama staf khusus Kemenko PMK juga dijadwalkan tiba untuk memimpin langsung penanganan di lokasi.

“Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat, penanganan darurat di Poso diharapkan dapat berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi,” tegas Lilik.