BNPB Segera Bangun Huntara untuk Korban Gempa Sigi

Palu, Beritasatu.com - Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat upaya pemulihan pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Kabupaten Sigi, Kota Palu, dan wilayah sekitarnya pada Selasa (16/6/2026). Fokus penanganan saat ini diarahkan pada pembangunan hunian sementara (huntara) dan fasilitas ibadah sementara bagi warga terdampak.

Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat tidak terlalu lama tinggal di tenda pengungsian. Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi, menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah akibat gempa.

Kepala BNPB Letjen TNI Dr Suharyanto menyampaikan hal itu saat meninjau langsung lokasi terdampak gempa di Kabupaten Sigi, Jumat (19/6/2026).

Menurut Suharyanto, hasil rapat koordinasi bersama pemerintah daerah menunjukkan penanganan darurat selama 4 hari pertama pascagempa berjalan cukup baik berkat sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan berbagai pihak terkait.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Sigi bersama pangdam dan kapolda bergerak sangat cepat mengerahkan personel untuk membantu masyarakat sehingga permasalahan-permasalahan awal yang muncul setelah gempa dapat segera diatasi,” ujarnya.

Suharyanto menjelaskan sebagian besar warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat telah menempati lokasi-lokasi pengungsian yang tersebar di desa terdampak. Namun, hingga kini tidak terdapat pengungsian terpusat karena banyak warga memilih tetap berada di sekitar rumah mereka.

Meski kebutuhan dasar masyarakat masih terpenuhi, BNPB menilai tenda pengungsian hanya menjadi solusi jangka pendek. Karena itu, pembangunan huntara menjadi prioritas utama dalam masa transisi darurat menuju pemulihan.

“Ini sudah hari keempat. Walaupun tendanya diganti dengan yang lebih baik, tenda hanya solusi sementara dan maksimal digunakan sekitar 1 minggu. Karena itu, warga yang rumahnya rusak berat harus segera dibangunkan hunian sementara,” katanya.

BNPB juga meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan rumah terdampak berdasarkan kategori rusak ringan, sedang, dan berat agar bantuan dapat segera disalurkan secara tepat sasaran.

Selain pembangunan huntara, pemerintah menyiapkan skema dana tunggu hunian (DTH) bagi warga yang memilih tidak tinggal di hunian sementara.

Menurut Suharyanto, pola bantuan tersebut telah diterapkan dalam berbagai penanganan bencana di daerah lain dan terbukti membantu masyarakat selama masa pemulihan.

“Rumah-rumah yang rusak masih terus didata. Yang rusak berat sudah disepakati akan dibangunkan hunian sementara. Bagi yang tidak ingin tinggal di huntara, akan diberikan dana tunggu hunian. Pola ini sama seperti penanganan bencana di daerah lain,” jelasnya.

Setiap kepala keluarga yang memenuhi syarat akan menerima bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan atau hingga rumah permanen selesai dibangun.

“Kalau data dari pemerintah daerah sudah lengkap, mulai 1 Juli 2026 dana tersebut bisa langsung masuk ke rekening masing-masing penerima,” ungkap Suharyanto.

Selain kebutuhan hunian, BNPB juga akan memfasilitasi pembangunan tempat ibadah sementara bagi masyarakat terdampak. Sejumlah gereja, masjid, dan rumah ibadah lainnya dilaporkan mengalami kerusakan akibat gempa.

Untuk menjawab kebutuhan warga, BNPB akan menyediakan tenda ibadah berukuran besar sebelum membangun fasilitas ibadah semi permanen.

“Untuk sementara kami akan membangun tenda ibadah yang lebih besar. Setelah itu, akan dibangun gereja sementara yang semi permanen. Hal yang sama juga berlaku untuk masjid maupun rumah ibadah lainnya yang terdampak,” katanya.

BNPB bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan berbagai unsur terkait terus mempercepat penanganan dampak gempa Sigi. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi sekaligus mempercepat proses pemulihan dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.