Agrowisata Cikapek Telan Anggaran Rp 12,1 M, Wisata Lebak Mati Suri

Lebak, Beritasatu.com - Pembangunan Agrowisata Cikapek di Desa Lebak Parahiyang, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, menjadi sorotan publik. Proyek wisata berbasis pertanian dan budaya ini diketahui telah menyerap anggaran sekitar Rp 12,1 miliar dari APBD Kabupaten Lebak dan dukungan Pemerintah Provinsi Banten.

Sorotan muncul karena pembangunan destinasi baru tersebut dinilai belum diimbangi dengan optimalisasi pengelolaan objek wisata lama di Lebak yang masih terbengkalai dan kurang terawat.

Berdasarkan data, anggaran pembangunan Agrowisata Cikapek terbagi dalam dua tahap, yakni Rp 3,8 miliar pada 2024 dan sekitar Rp 8,2 miliar hingga Rp 8,3 miliar pada 2025. Kawasan ini dirancang menjadi destinasi unggulan guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Ketua Bidang Agitasi Media Propaganda Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala), Idham mempertanyakan arah kebijakan pembangunan pariwisata daerah. Ia menilai pemerintah terlalu fokus pada proyek baru tanpa memperhatikan keberlanjutan destinasi lama.

"Pembangunan wisata seharusnya tidak hanya berorientasi pada proyek fisik baru, tetapi juga memastikan keberlanjutan destinasi yang sudah ada," ujar Idham, Minggu (12/4/2026).

Menurutnya, banyak potensi wisata di Lebak yang belum tergarap optimal akibat minimnya perawatan, promosi, fasilitas dasar, akses jalan, serta manajemen profesional.

"Tempat wisata di Lebak banyak, tetapi kurang perawatan sehingga ditinggalkan pengunjung," katanya.

Ia mengingatkan, Agrowisata Cikapek berpotensi mengalami nasib serupa jika tidak didukung tata kelola dan model bisnis yang matang sejak awal.

Idham juga menyoroti sejumlah destinasi yang dinilai belum optimal, seperti Bendungan Cikoncang yang terbengkalai, Pantai Bagedur dengan persoalan sampah dan penataan kawasan, serta Kebun Teh Cikuya yang sempat disorot Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait retribusi pada 2023.

Selain itu, Bukit Curahem di Kecamatan Gunungkencana disebut mengalami penurunan kunjungan yang berdampak pada pelaku UMKM setempat.

"Keberhasilan itu ketika manfaatnya dirasakan merata oleh masyarakat," tegas Idham.

Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lebak, Yosep Holis menegaskan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan dapat diakses publik melalui LPSE maupun RUP.

"Seperti pada umunya, anggaran pemerintah dapat diakses baik itu di LPSE maupun RUP, sehingga dapat diketahui oleh publik transparansinya," kata Yosep, Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan, pengembangan Agrowisata Cikapek telah melalui kajian kewilayahan dan aksesibilitas, terutama untuk mendukung jalur wisata Rangkasbitung–Saba Budaya Baduy yang selama ini belum memiliki rest area representatif.

Selain itu, pemerintah daerah juga terus melakukan pembenahan destinasi wisata lain melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, hingga pihak swasta.

Yosep menyebutkan, sejumlah langkah telah dilakukan, seperti penyusunan kajian pengelolaan Bendungan Cikoncang, rencana peningkatan tata kelola Pantai Bagedur, serta penjajakan kerja sama pengelolaan Bukit Curahem dengan pihak swasta.

Pemerintah juga tengah menyiapkan kelembagaan pengelolaan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Agrowisata Cikapek, serta menjalin komunikasi dengan investor untuk mempercepat pengembangan kawasan.

Sebagai informasi, Agrowisata Cikapek akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 52 hektare, dengan fasilitas meliputi area parkir, masjid, rest area, pusat kuliner, greenhouse, camping ground, miniatur Baduy, jalur trekking, hingga penginapan.

Pemerintah daerah berharap proyek ini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.