DPRD Lebak Panggil Disbudpar Terkait Proyek Mahal Agrowisata Cikapek

Rangkasbitung, Beritasatu.com - Proyek pembangunan agrowisata Cikapek di Desa Lebak Parahiyang, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, kembali menjadi sorotan publik. Menanggapi berbagai kritik yang muncul, DPRD Lebak berencana memanggil dinas kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar) untuk meminta penjelasan terkait proyek tersebut.

Ketua DPRD Lebak Juwita Wulandari mengatakan, pemanggilan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap penggunaan anggaran daerah.

Sorotan terhadap proyek ini muncul setelah sejumlah elemen masyarakat dan aktivis mahasiswa, termasuk kumpulan mahasiswa Lebak (Kumala), mengkritisi pembangunan kawasan wisata yang digadang-gadang menjadi ikon wisata berbasis pertanian dan budaya itu.

Berdasarkan data yang dihimpun, proyek agrowisata Cikapek telah menyerap anggaran sekitar Rp 12,1 miliar bersumber dari APBD Kabupaten Lebak serta dukungan Pemerintah Provinsi Banten.

Juwita Wulandari menegaskan, kritik dari masyarakat harus dipandang sebagai masukan positif untuk perbaikan pembangunan daerah.

“Setiap kritik harus dijadikan masukan untuk perbaikan,” ujarnya saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon, Selasa (14/4/2026).

Ia memastikan DPRD telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap proyek tersebut, baik pada tahap pembangunan 2024 maupun 2025.

“DPRD sudah menegaskan agar proyek ini berjalan sesuai dengan harapan masyarakat,” katanya.

Juwita menanggapi anggapan pemerintah daerah lebih fokus membangun destinasi wisata baru dibandingkan memperbaiki objek wisata lama. Menurutnya, pengembangan sektor pariwisata harus dilakukan secara seimbang.

“Wisata lama terus dikembangkan dan potensi wisata baru juga sebisa mungkin dikelola dengan baik. Jangan sampai potensi yang ada justru diabaikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD akan mengagendakan rapat koordinasi untuk membahas perkembangan proyek tersebut.

“Kami akan agendakan rakor terkait hal itu,” katanya.

DPRD Lebak memastikan akan terus memantau pembangunan Agrowisata Cikapek melalui fungsi pengawasan agar pelaksanaannya berjalan sesuai rencana.

Terkait transparansi anggaran, Juwita menegaskan seluruh proses pengadaan telah dilakukan secara terbuka.

“Semua transparan, sudah tertera baik di LPSE maupun di RUP,” katanya.

Selain itu, DPRD mendorong agar pengembangan kawasan wisata tersebut melibatkan masyarakat sekitar, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Saya minta agar UMKM lokal diberdayakan,” ujarnya.

Menanggapi kritik yang berkembang di masyarakat, DPRD memastikan akan segera mengambil langkah lanjutan dengan memanggil Disbudpar Lebak.

“Tentu nanti akan kita lakukan pemanggilan,” tambahnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pembangunan daerah.

“Mari sama-sama kita ikut serta dalam menjaga, membangun, dan memajukan daerah kita,” tuturnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, pembangunan Agrowisata Cikapek dilakukan dalam dua tahap. Tahap awal pada 2024 sebesar Rp 3,8 miliar, sedangkan tahap lanjutan pada 2025 sekitar Rp 8,2 miliar hingga Rp 8,3 miliar.

Kawasan wisata ini dirancang berdiri di atas lahan sekitar 52 hektare dengan berbagai fasilitas, antara lain area parkir, masjid, rest area, pusat kuliner, greenhouse, camping ground, miniatur Baduy, jalur trekking, hingga penginapan.

Pemerintah daerah menargetkan Agrowisata Cikapek menjadi destinasi unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.