Jelang Debat Terakhir, Pengusaha Minta Capres Soroti 7 Isu Ketenagakerjaan Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menyarankan para calon presiden (capres) yang akan menjadi pemimpin masa mendatang dapat menjawab berbagai permasalahan ketenagakerjaan, sehingga dapat membawa Indonesia menjadi negara maju pada 2045.

"Kami berikan masukan kepada para capres, yang penting komitmen dan political will untuk melihat tantangan ketenagakerjaan di Indonesia. Bagaimana bisa memberikan lompatan-lompatan,  karena pada akhirnya, human capital development ini menjadi satu hal yang penting kalau Indonesia menjadi negara maju di 2045," ungkapnya, dalam konferensi pers Pesta Diskon, Anti Golput, di Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Shinta memerinci tujuh permasalahan ketenagakerjaan, yang harus menjadi fokus perhatian para capres dari masing-masing pasangan calon (paslon), untuk nantinya diadopsi ke dalam peta jalan kebijakan pemerintahan mendatang.

Pertama, masalah struktur ketenagakerjaan. Shinta menyoroti tingginya jumlah penduduk angkatan kerja di Indonesia, sebanyak 68 persen di antaranya belum bekerja dan 69 persen di antaranya bekerja overtime 35 jam.

"Struktur dari pada ketenagakerjaan di Indonesia itu yang harus menjadi perhatian. Nah itu yang jadi kendala yang sangat besar yang harus kita perhatian pemerintah (periode mendatang)," ujar dia.

Kedua, masalah link and match antara pendidikan dan industri. Shinta mengatakan, masih banyak tenaga kerja yang pendidikannya belum selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Ketiga, masalah jenis pekerjaan di masa mendatang. "Pekerjaan masa depan  di Indonesia sudah berbeda, dengan adanya digitalisasi dan lain-lain. Itu juga menjadi perhatian," kata dia.

Keempat, Shinta menilai, tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh pekerja berkeahlian rendah atau low skill. Menurutnya, pemerintah di masa mendatang perlu memberikan dukungan peningkatan keahlian tenaga kerja (reskilling/upsklling).

Kelima, masalah kesejahteraan tenaga kerja. Keenam, masalah hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang dinilai perlu campur tangan pemerintah untuk membantu meningkatkan hubungan yang lebih harmonis.

Terakhir, terkait upah minimum pekerja. Shinta mengatakan, pemerintah yang akan datang harus bisa memberikan gebrakan untuk mendorong pemerintah daerah (pemda) agar dapat menetapkan upah minimum provinsi (UMP) yang layak bagi para pekerja di daerahnya.

"Jadi kalau kita bicara soal upah minimum, hal-hal tersebut formulanya sudah ada, hanya bagaimana konsistensi (pemerintah pusat), sehingga pemerintah daerah bisa mengikuti," jelasnya.

"Hal-hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan menjadi penting. Aturan-aturan mana yang memang perlu perbaikan, hal-hal ini yang kami harapkan menjadi perhatian," tandasnya.