Menguji Kelanjutan Diplomasi Garuda

Untuk meningkatkan ekspor, pemerintah mutlak harus berbenah dengan memberikan kepastian dan kemudahan berusaha, efisiensi logistik dan energi, serta kualitas regulasi dan infrastruktur yang menopang sektor industri terutama usaha padat karya. Ketahanan usaha dan penciptaan lapangan kerja sangat dibutuhkan di tengah ketatnya persaingan global.

Analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan pemerintah perlu membuat tiga mitigasi menghadapi pemangkasan tarif impor AS dan diversifikasi pasar di Uni Eropa.

Pertama, perlindungan pasar domestik, termasuk dengan penguatan trade remedies, anti dumping, safeguards, countervailing duties, terhadap potensi masuknya masuknya barang-barang pengganti dari China, Vietnam, BRICS, dan lain-lain.

Kedua, pemerintah dan dunia usaha perlu terus mendorong reformasi struktural dan biaya berusaha. Low cost economy perlu terus didorong dengan regulatory streamlining sektor logistik dan energi, insentif fiskal seperti relaksasi PPN bahan baku, serta pembiayaan murah untuk sektor-sektor strategis.

Ketiga, penguatan rantai pasok industri dalam negeri. Pemerintah perlu mendorong substitusi impor dan penguatan sektor hulu nasional, termasuk untuk komoditas logam, kimia, dan pertanian. 

Menurut Ajib, pengusaha melihat dinamika negosiasi dengan Amerika maupun Uni Eropa bukan sekadar tentang ekonomi dan tarif, tetapi menjadi bagian geopolitik global yang harus disikapi dengan kehati-hatian yang tinggi. 

"Jalur negosiasi diplomatik harus terus didorong, dengan mengedepankan prinsip-prinsip stability, adaptability, dan competitiveness, untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan industri nasional di tengah situasi global yang semakin proteksionis dan tidak pasti," ujar Ajib.

Sekretaris Jenderal International Economic Association (IEA) Lead Advisor (Asia Tenggara) Lili Yan Ing mengatakan Indonesia harus memperluas pasar ke Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, bahkan mengoptimalkan berbagai kesepakatan dagang dengan ASEAN agar bisa melepas ketergantungan pada AS dan China.

Menurutnya, pengusaha Indonesia saat ini siap memasarkan produknya ke luar negeri. Hanya saja, pemerintah harus mempermudah mendapatkan certificate of origin atau dokumen resmi yang menyatakan asal suatu barang yang akan diekspor, memperjelas kebijakan perdagangan non-tariff measures, serta membuat sistem pembayaran yang bisa dijalankan bersama dalam perdagangan luar negeri.

“Ini peran pemerintah penting memfasilitasi agar ekspor Indonesia menjadi mudah,” kata Lili Yan.

Antisipasi Banjir Produk Impor

Pada sisi lain, muncul kekhawatiran Indonesia akan dibanjiri produk impor, karena produk AS akan bebas masuk ke Indonesia tanpa bea. Artinya, jika ekspor produk domestik stagnan, sedangkan produk impor masuk besar-besaran, maka hal ini akan memberi beban berat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menimbulkan defisit perdagangan.

“Apabila ekspor stagnan akibat tarif 19% dan impor  melonjak karena akses penuh produk AS dan kewajiban pembelian, maka kontribusi sektor eksternal bisa menjadi negatif menggerus laju pertumbuhan secara keseluruhan,” kata ekonom dari Universitas Andalas Syafruddin Karimi.

Industri dalam negeri, terutama sektor yang belum kompetitif, bisa melemah apabila barang-barang impor membanjiri Indonesia. Tekanan ini bisa memicu penurunan produksi, pemutusan hubungan kerja, bahkan gejala deindustrialisasi dini. UMKM di sektor pertanian dan pangan menjadi kelompok yang paling rentan, karena harus bersaing langsung dengan produk asing yang masuk tanpa beban tarif.

“Dalam kondisi seperti ini, kebijakan fiskal dan moneter pun akan semakin tertekan,” ujar Syafruddin.

Pemerintah harus mengalokasikan subsidi tambahan untuk meredam dampak sosial ekonomi, sementara ketimpangan pasar bisa menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, memicu inflasi berbasis impor, dan meningkatkan volatilitas harga pangan. Imbasnya akan menghadirkan tantangan serius bagi stabilitas ekonomi makro yang justru tergerus akibat skema dagang yang tidak imbang.